Astaga! Mebelier di Kantor Bupati dan Rudis Rp 3,8 Miliar?

  • Whatsapp
Astaga! Mebelier di Kantor Bupati dan Rudis Rp 3,8 Miliar?

indoBRITA, Amurang – Pansus LKPJ TA 2019 juga turun lapangan di Pemkab Minsel dan Rumah Dinas Bupati di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur, Rabu (11/6/2019) kemarin. Menariknya, saat berada di Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Minsel sambil ingin mengetahui pengadaan barang-barang mebelier. Termasuk meja dengan anggaran Rp 80 juta.

Kabag Umum dan Perlengkapan Setdakab Minsel Ifke Solambela, ST saat menerima Pansus tetap enjoy saat pansus meminta untuk ditunjukkan semua barang-barang mebelier baik untuk wakil bupati, sekda dan termasuk rumah dinas bupati.

Bacaan Lainnya
Baca juga:  MEP-VT Dimata Anggota DPRD Minsel Drs Roby Sangkoy

‘’Kami minta semua mebelier yang dianggarkan Rp 3,8 miliar lebih untuk diperlihatkan. Kami punya data, oleh sebab itu, kami minta Bagian Umum dan Perlengkapan untuk transparan. Tapi, memang transparan, namun Solambela terlihat tetap enjoy dan menganggap semuanya dilakukan tender dengan pihak ketiga dengan benar,’’ujar Wakil Ketua DPRD Minsel Stefanus Lumowa, SE yang didampingi anggota Pansus Jaclyn Koloay, SH.

Baik Lumowa maupun Koloay meminta Bagian Umum dan Perlengkapan untuk jujur. Sebab, data yang ada di Pansus semuanya tidak akal-akalan. Maka dari, apabila ada ‘permainan’ maka kami juga mengetahuinya.

‘’Namun, dibalik kunjungan Pansus ke Kantor Bupati dan Rudis Bupati. Saat pansus ingin melihat mebelier diruang tamu bupati (rudis, red) info bahwa orang nomor satu tak mengijinkan masuk. Katanya bupati sedang menerima tamu. Koloay menjelaskan, bahwa semua barang adalah milik rakyat, uang rakyat, kenapa justru kami yang adalah wakil rakyat tak bisa masuk,’’tanyanya dengan suara keras.

Baca juga:  Bupati FDW Penuhi Agenda Secara Maraton, Pelantikan KTNA Minsel Diwakilkan

Kabag Umum dan Perlengkapan Setdakab Minsel Ifke Solambela mengaku tak bisa mengantar. ‘’Apa yang diminta Pansus tak bisa direalisasi. Maksudnya, untuk masuk ke ruang bupati, kecuali tamu diundang baru bisa masuk. Sementara Pansus, walau sebagai wakil rakyat, tapi tidak diundang, karena bupati sendiri tidak mengijinkan untuk masuk,’’ungkap Solambela. (ape)

 

Pos terkait