Menu

Tak Selesaikan Temuan, Wagub Kandouw Tegaskan Ada Sanksi Menanti

  Dibaca : 163 kali
Tak Selesaikan Temuan, Wagub Kandouw Tegaskan Ada Sanksi Menanti

indoBRITA, Manado – Tinggal 21 hari, batas waktu penyelesaian 10 Perangkat Daerah Pemprov Sulut terhadap pengelolaan keuangan, atas rekomendasi hasil temuan Badan Pameriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulut.

Jika sampai batas waktu yang ditentukan tak diselesaikan, maka siap-siap kepala organisasi perangkat daerah itu kena ‘sanksi’.

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw usai melakukan video conference dengan Kepala BPK Perwakilan Sulut Karyadi, Jumat (19/6/2020), merasa bersyukur karena terus diingatkan terkait dengan temuan tersebut.

“Bagi kami provinsi bersyukur diingatkan karena tinggal 21 hari batas waktu penyelesaian. Jadi BPK mengingatkan. Tadi, kita langsung panggil teman-teman SKPD yang ada catatan itu. Sebagai langkah kongkrit, maka mulai hari Senin depan, saya minta kepada teman-teman SKPD lingkup Pemprov Sulut untuk segera menyelesaikan temuan dari BPK. Dan kita mulai langsung monitor penyelesaian rekomendasi atas hasil temuan itu,” kata Wagub Kandouw.

Tak tanggung-tanggung, sesuai arahan Gubernur Olly Dondokambey, masalah temuan itu menjadi parameter terhadap penilaian kinerja perangkat daerah yang memiliki rekomendasi dari BPK RI.

“Walaupun saya dan pak gubernur tidak bisa melakukan pergantian, tapi boleh melakukan Plh bagi siapa yang tak becus. Pokoknya yang progress reportnya rendah akan dapat sanksi. Kalaupun dia masih Plh, tidak akan dilantik,” tandas Wagub Kandouw.

Diketahui, BPK RI Perwakilan Sulut memberikan catatan atas hasil temuan pada 17 perangkat daerah di lingkup Pemprov Sulut. Namun dari 17 perangkat darrah yang mendapat rekomendasi penyelesaian atas hasil temuan, tinggal 10 perangkat daerah yang belum menyelesaikannya.(sco)

Baca juga:  Kumendong Terima Ratusan Nelayan dan PKL, Pendemo Inginkan Ganti Rugi
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional