Terkait BLT, Bahkan Bupati Tak Berhak Mengintervensi

Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana. (Foto : Dys)

IndoBRITA, Sangihe – Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terus disalurkan oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19, namun masih banyak masyarakat yang belum puas dengan penyaluran dan beranggapan Pemerintah Kampung pilih kasih dalam mendata penerima.

Seperti yang diketahui bersama peneriman BLT diukur dari masyarakat yang profesinya terpapar selama pandemi corona. Setiap bantuan yang disalurkan dilaporkan ke pemerintah pusat dan KPK setiap dialog interaktif yang digelar RRI Tahuna. Ketika ada permasalahan, Pemkab tak bisa mengintervensi Kapitalaung dalam pengambilan keputusan kepada penerima BLT.

Bacaan Lainnya
Baca juga:  Tingkatkan Kesiapsiagaan Personil dan Fasilitas, PT Angkasa Pura I Gelar Simulasi Jaminan Keamanan Penerbangan

Hal ini selalu di ungakapkan Bupati Sangihe dalam penyerahan semabako di tiap-tiap Kecamatan.

“Kalau untuk BLT itu mutlak keputusan pemerintah kampung, Bupati tak bisa mengubah atau memerintahkan Kapitalaung dalam menetapkan siapa saja yang menerima. Memang banyak yang mengeluh ke pemerintah daerah, tetapi aturan yang mengatur BLT mutlak diambil dari Dandes dan keputusannya ada di Pemerintah kampung,” ungkap Gaghana

Lanjut Gaghana, bukan hanya masyarakat yang datang mengeluh, keluarganya juga mengeluhkan hal tersebut. Semua ada aturannya dan tak bisa dirubah sesuai keinginan setiap orang atau kelompok.

Baca juga:  Tinjau Vaksinasi Booster, Kapolri: Buruh Harus Dalam Kondisi Optimal dan Sehat Hadapi Omicron

“Pemerintah bukan memikirkan 1 orang saja, tetapi semua masyarakat Sangihe selama pandemi terjadi. Ketika keputusan sudah diambil Kapitalaung tak seorangpun bisa merubahnya. Jika merasa ada kejanggalan, penerima silahkan berkoordinasi dengan kapitalaung untuk mendapatkan pemahaman akan keluhan tersebut,” tutup Gaghana (Nel)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *