Menu

Ngopi Bareng Wartawan, BPJS Kesehatan Bicara Iuran dan Relaksasi Tunggakan

  Dibaca : 150 kali
Ngopi Bareng Wartawan, BPJS Kesehatan Bicara Iuran dan Relaksasi Tunggakan

indoBRITA, Manado – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengajak sejumlah wartawan di Kota Manado ngopi bareng di Rumah Kopi Billy 17, Jumat (3/7/2020) pagi.

Tak sekadar ngobrol biasa, pertemuan sekaligus silahturahmi ini BPJS Kesehatan turut memaparkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Suluttenggomalut Chandra Nurcahyo mengatakan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

“Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) terasa bagi masyarakat cukup memberatkan karena ada peningkatan. Namun ini untuk upaya memperbaiki peningkatan layanan. Mulai 2016-2020 ini skema struktur iuran mengalami perubahan,” ungkapnya.

Perpres baru ini, menurut dia, lebih memantapkan program JKN.

“Perpres ini sudah disusun sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan. Kita perlu syukuri pandemi ini memang terdampak tapi sesuai info yang kita terima pertumbuhan turun tapi tetap terjaga,” tuturnya.

Adapun perubahan iuran JKN hanya terjadi untuk peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri peserta kelas I dan II.

“Kelas I dari sebelumnya Rp80.000 menjadi Rp150.000, sementara kelas II dari Rp51.000 menjadi Rp100.00. Untuk kelas III dari Rp25.500 menjadi Rp42.000, tidak terjadi kenaikan iuran sisa karena selisihnya disubsidi oleh pemerintah. Pemberlakuan ini hanya sampai Desember 2020,” terangnya.

Dengan adanya perubahan iuran, membuat BPJS Kesehatan mendongkrak peningkatan layanan kesehatan.

“Kita coba siapkan, antara lain ada petugas di rumah sakit membantu peserta JKN yang butuh informasi atau keluhan di sana. Kamudian, kami percepat penyiapan informasi lebih transparan. Misalnya kekosongan tempat tidur dan lain-lain,” bebernya.

Asisten Deputi Bidang Perencanaan dan Keuangan Rudy Siahaan menambahkan BPJS Kesehatan ikut mendukung peserta JKN di tengah pandemi Covid-19.

“Jadi, peserta yang menunggak dapat diaktifkan lagi dengan cara membayar tunggakan enam bulan,” tuturnya.

Sementara untuk tunggakan di bulan selanjutnya bisa dilakukan cicilan.

“Cicilan hanya sampai 31 Desember 2021. Tunggakan bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan. Pendaftaran melalui aplikasi JKN, kantor cabang,” jelasnya.

Namun, jika kembali menunggak peserta akan dinonakifkan.

“Relaksasi ini hanya berlaku sampai 31 Desember 2020,” tukasnya.(sco)

Baca juga:  Tingkatkan SDM, BPJS Kesehatan Jalin Kerja Sama dengan Lemhannas
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional