indoBRITA, Manado-Bankom Garda Sakti (BGS) Sulut salah satu organisasi yang punya ribuan anggota. Organisasi yang didirikan Joris Ngantung beberapa tahun lalu ini diminati banyak kalangan karena peran aktifnya dalam pembangunan.
Saat ini BGS sudah terbentuk di beberapa kabupaten atau kota di Sulut. “Awalnya dulu di Manado. Ketika itu digagas Pak Gantung untuk berperan membantu ketertiban dan keamanan masyarakat serta kegiatan kemanusian. Sekarang sudah punya struktur di provinsi dan beberapa kabupaten/kota,” kata Keta Umum BGS Sulut dalam wawancara ekslusif Mega Manado Citra (MMC) News TV dan Alex Go di Griya Sintesa Peninsula, Senin (6/7/2020).
Nah, berapa ril anggotanya? Data menunjukkan kalau BGS sudah memiliki anggota 3.000-an.Jumlah anggota yang banyak itu menimbulkan konsekwensi pembiayaan, terutama untuk pengadaan atribut seragam dan pesawat komunikasi atau ht.
Lantas dari mana sumber pendanaannya? “Berasal dari swadaya anggota. Ada iuran setiap bulan,” kata Ketua Harian BGS, Stenly Sendoh.
Pria vokal ini tak menampik adanya tawaran dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan politisi untuk pendanaan organisasi. Namun, kontribusi tak akan berpengaruh terhadap indepensi BGS.
Andri dan Stenly juga mengakui kalau keberadaan ribuan anggota BGS menjadi daya tarik sejumlah partai dan elitnya untuk berpartner. Dengan jumlah anggota yang banyak itu pula, BGS bisa punya posisi tawar untuk menentukan kiblat politiknya.
Tapi keduanya menyebut kalau BGS tetap organisasi independen. “Kami juga tak mau mengintervensi hak politik anggota. Silahkan dia mau salurkan ke mana. Tapi secara organisasi BGS tetap independen dan tak berpolitik praktis,” ungkap Stenly.
BGS menurut dua pimpinannya ini pun tetap pada tujuan mulianya untuk memberdayakan anggotanya. Misalnya yang belum punya pekerjaan, akan dibantu untuk mendapatkan pekerjaan.
Saat ini BGS membina hubungan dengan sejumlah instansi untuk menyalurkan tenaga security terampil atau yang sudah melalui training. “Mau bergabung dengan BGS, bisa menghubungi pengurus provinsi atau pengurus di kabupaten/kota,” ujar Stenly. (*/adm)
