Menu

Pemprov Sulut Raih Peringkat I atas Pemenuhan Dokumen Korsupgah KPK

  Dibaca : 424 kali
Pemprov Sulut Raih Peringkat I atas Pemenuhan Dokumen Korsupgah KPK

indoBRITA, Manado – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) yang dinakhodai Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw, didaulat peringkat pertama atas pemenuhan dokumen dan sistem tata kelola pemerintahan sebagaimana yang diharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemprov Sulut mendapatkan nilai 68,34, menjadi yang tertinggi pemerintah daerah se Indonesia. Nilai tersebut merupakan hasil penilaian KPK terhadap delapan sektor area intervensi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, yakni:

1. Perencanaan dan Penganggaran APBD

2. Pengadaan Barang dan Jasa

3. Pelayanan Terpadu satu pintu

4. Kapabilitas APIP

5. Manajemen ASN

6. Optimalisasi Pendapatan Daerah

7. Manajemen Aset Daerah

8. Dana Desa (untuk Kabupaten/Kota).

Keberhasilan tersebut merupakan implementasi dari visi dan misi Gubernur Olly dan Wagub Kandouw untuk mewujudkan Sulut yang berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan dan akuntabel.

Selain berhasil menduduki peringkat I atas pemenuhan dokumen dan sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia, tingkat persentase kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk Pemprov Sulut mencapai 100 persen berdasarkan penarikan data dari aplikasi penyampaian LHKPN yang disediakan KPK.

Diketahui, LHKPN merupakan daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara, beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang dituangkan didalam formulir LHKPN.

Kewajiban penyelenggara negara yaitu bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat serta melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pension; dan mengumumkan harta kekayaannya.

Penyelenggara negara yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur Sulut Nomor 28 Tahun 2017 tentang LHKPN di lingkup Pemprov Sulut adalah: gubernur; wakil gubernur; pejabat eselon I, II, III dan yang disamakan; pejabat fungsional auditor dan pejabat fungsional pengawas urusan pemerintahan di daerah (P2UPD).

Kemudian pejabat pengelola keuangan yang meliputi bendahara umum daerah; pengguna anggaran; kuasa pengguna anggaran; kuasa bendahara umum daerah; bendahara pengeluaran; bendahara pengeluaran pembantu; bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu;

Selain itu, penyelenggara negara lainnya yang harus melaporkan LHKPN yaitu pejabat pembuat komitmen; pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah, pengelola unit layanan pengadaan (ULP) dan pejabat tertentu atas permintaan KPK.(sco/*)

Baca juga:  Pemprov Sulut Ikut Tangani Sampah Kota Manado
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional