indoBRITA, Manado – Beberapa hari terakhir ini, jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 di Sulawesi Utara (Sulut) merupakan angka peningkatan signifikan. Hal ini tentu menjadi tanda awas untuk tetap waspada, menyusul masa adaptasi kebiasaan baru, di mana aktifitas pemulihan perekonomian baru dimulai.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw dalam masa pandemi ini, mengatakan bahwa penanganan Covid-19 secara intens dikawal.
“Dengan demikian jika ada suara-suara yang mengatakan pemerintah mulai abai dalam melakukan penanganan pandemi secara setengah-setengah,
itu tidak benar,” tegas Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulut Christiano Talumepa melalui Kepala Bidang Kominfo Publik Ivonne Kawatu, belum lama ini.
Justru, lanjut Kawatu, penanganan Covid-19 adalah prioritas dan tidak tergeserkan di mana Gugus Tugas setiap kebijakan yang diambil, selalu berkoordinasi dengan kabupaten/kota.
“Bahkan gubernur dan wakil gubernur tidak pernah lupa memikirkan setiap kebutuhan warga Sulawesi Utara secara menyeluruh, termasuk strategi yang dikembangkan dalam rangka penangkal virus corona memasuki adaptasi kebiasaan baru,” ungkap Kawatu.
Pemprov Sulut sambung Kawatu, diawal adaptasi kebiasaan baru ini, tidak memberikan kelonggaran dalam penangan Covid-19 melainkan terus memantau langsung, setiap perkembangan yang ada, bersama perangkat daerah dan semua terkait, secara optimal bergerak cepat tanpa hentinya.
Hidup ini harus berjalan, sebagaimana dikatakan Gubernur Olly ketika aktivitas pelaksanaan ekonomi dibuka tentu ada income bagi pelaku usaha dalam mempekerjakan pekerja yang juga perlu penghidupan untuk kehidupan keluarganya, sehingga dalam menggairahkan kembali perekonomian yang ada, diperlukan pengunjung di sana.
Walaupun demikian ada tetapinya, kata Gubernur Olly sama-sama harus patuh dalam menjalankan aturan pemerintah dan protokol kesehatan secara ketat, tidak dikecualikan semuanya diberlakukan sama, baik pelaku usaha, pekerja maupun pengunjung.
Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw selalu mengingatkan pandemi masih berlangsung, bahkan akhir-akhir ini secara signifikan berkelipatan meningkat, sehingga masyarakat harus mampu beradaptasi diri dalam kebiasaan baru, untuk tidak lalai dalam menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun, mengukur suhu tubuh, menjaga jarak dan tidak berlama- lama atau nongkrong di satu tempat.
“Walaupun demikian menurut Olly Dondokambey, semuanya tergantung pilihan kita, dalam memilih dan memilah mana yang boleh dan mana yang tidak, karena Pemerintah Provinsi sudah berupaya, bahkan telah ditetapkan Pergub Provinsi Sulawesi Utara Nomor 44 tahun 2020 tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19,” sebut Kawatu.
Seiring sejalan gubernur dan wakil gubernur dengan bijak memikirkan tugas lainnya yang harus dicapai termasuk Pemilukada, di mana oleh KPU tahapannya sementara berlangsung.
Dan disela-sela kesibukan Gubernur Olly Dondokambey mengajak masyarakat untuk menyukseskan Pemilukada yang saat ini dalam tahapan Pendataan Pemilih.
“Juga mengajak kepada Pemilih agar dapat terlibat aktif mengecek apakah sebagai Pemilih sudah terdaftar ataukah belum terdaftar, ini sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat mengikuti pesta demokrasi,” tutur Kawatu.
Dan diingatkan bahwa tahapan pembentukan PPDP dan COKLIT sedang berlangsung sejak tanggal 24 juni s/d 13 agustus 2020.
“Pastinya gubernur dan wakil gubernur akan disibukkan oleh berbagai hal, apalagi di tahun politik ini, ada beberapa peran tugas yang dijalani sebagai pemprov, gugus tugas, politik, bahkan sebagai pribadi,” ujarnya.
Dengan demikian ketika Pak Olly dan Pak Steven membagi rasa untuk menuai dukungan dan simpatisan bahkan mencari simpatik demi mewujudkan kemenangannya hal itu sah-sah saja.
Begitu juga ketika sebagai pribadi dalam lingkup keluarga Dondokambey Tumuntuan dan keluarga Kandouw Tanos mau mewujud nyatakan kasih dalam berbagi dengan sesama yang berkekurangan dan berhak menerimanya, hal itu juga adalah sah-sah saja.
“Sepanjang ketika berpolitik tidak terselip atribut pemerintah ataupun sebaliknya ketika dalam pemerintahan tidak terselip memakai kendaraan partai politik maka hal itu tidak perlu dipersoalkan.
Sehingga perlu di garis bawahi sepanjang peran yang dilakukan tidak di campur adukan, maka semuanya itu wajar dan sah-sah saja,” kunci Kawatu.(sco/*)
