Menu

Bawaslu Minsel Diabaikan, Keitjem Mengaku Berang

  Dibaca : 36 kali
Bawaslu Minsel Diabaikan, Keitjem Mengaku Berang
Bawaslu Minsel Diabaikan, Keitjem Mengaku Berang

indoBRITA, Amurang – Kabar tak sedang diterima Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Selatan terkait tidak dilibatkannya anggota Panwascam, Panwas Kelurahan dan Desa (PKD) untuk duduk bersama dengan Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) dalam rangka pemutahiran data. Hal diatas membuat Bawaslu Minsel berang dan angkat suara terkait masalah diatas.

Ketua Bawaslu Minsel Eva Keintjem mengatakan, kenapa justru Panwascam dan PKD tidak diijinkan untuk duduk bersama dengan PPDP dan PPS dalam rangka pemutahiran data. ‘’Ada apa ini? Kenapa justru Panwascam, PKD tidak dilibatkan untuk pemutahiran data bersama. Hal ini tentunya menghambat fungsi pengawasan dari Bawaslu Minsel. Secara otomatis, telah melanggar undang-undang. Sebab, secara kelembagaan Bawaslu telah menjalankan amanat UU dalam koridor pengawasan pemilihan umum (Pemilu),’’tanya Keitjem.

Baca juga:  Rumagit Berpulang, Duka Mendalam Selimuti Kepergian Sahabat Sekerja

Kata Keitjem lagi, dimana aturan melarang Bawaslu dalam hal ini Panwascam dan PKD untuk duduk bersama PPDP dan PPS untuk pemutahiran data? Sekali lagi, kami ingin kejelasan pihak yang melarang Bawaslu serta Panwascam dan PKD untuk duduk bersama PPDP dan PPS.

‘’Yang jelas, hal dimaksud diatas akan berdampak sampai pada tahapan akhir pemungutan hitung. Tujuan pengawas untuk memastikan tidak ada kecurangan dalam tahapan tersebut. Seperti pemilih ganda, meninggal serta tidak dikenal dan belum cukup umur,’’sesalnya lagi.

Dengan demikian, pihak Bawaslu Minsel akan mencari tahu kenapa pihaknya dilarang untuk duduk dalam satu meja dalam rangka pemutahiran data pemilih. Sekali lagi, kami akan laporkan ke Bawaslu Provinsi Sulut dengan maksud untuk mencari pembenaran dalam kaitan tersebut.

Baca juga:  Komisi I Seriusi Kerusakan Alam di Sulut

Senada dikatakan Ketua Panwascam Kumelembuai, Chenny Lapian, bahwa dirinya juga mendapat laporan kalau PKD tak bisa masuk dan duduk bersama PPDP serta PPS untuk menindaklanjuti pemutahiran data. ‘’Jadi, PKD yang ada di Kecamatan Kumelembuai mengalami hal serupa. Seperti kabar yang diterima Bawaslu Minsel. Lapian mendesak agar PPK segera mengklarifikasi maksud diatas sehingga mengabaikan keterlibatan petugas pangawas,’’ucapnya. (ape)

 

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional