Menu

Semua Warga Berhak Melaporkan Kecurangan Pilkada

  Dibaca : 49 kali
Semua Warga Berhak Melaporkan Kecurangan Pilkada
sosialisasi pengawasan Partisipatif oleh masyarakat yang digelar oleh Bawaslu Bitung melalui Panwascam Girian di Hotel Nalendra Bitung.(foto : Yefta)

indoBRITA, Bitung-  Bawaslu Bitung melalui Panwascam Girian menggelar Sosialisasi Pengawasan partisipatif bagi tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sulut serta walikota dan wawalu bitung yahun 2020 yang digelar di Hotel Nalendra Bitung, Senin (14/9/2020).

 

Sosialisasi itu dibuka oleh Ketua Bawaslu Bitung Debby Londok dengan moderator Amran Tahir ketua Panwascam Girian yang menghadirkan dua pemateri masing-masing Johny Tarore dan Ferol Warouw akademisi dari UNIMA.

 

 

Dalam prolognya, Debby Londok, Ketua Bawaslu Bitung menjelaskan, Kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari tugas Bawaslu dan menjalankan fungsi pengawasan.

“Bawaslu juga berharap peserta dapat memberikan informasi kepada bawaslu terkait adanya dugaan pelanggaran pelanggaran karena Pelaksanaan pilkada tahun ini berbeda dengan tahun kemarin karena zaman pandemi Covid-19,” terangnya.

 

Baca juga:  Satu Rumah di Tandeki Ambruk Diterjang Angin Kencang

Johny Tarore, salah satu pemateri dari UNIMA menjelaskan dasar pengawasan partisipatif ini yakni UU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur , bupati dan walikota, UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Bawaslu nomor 4 tahun 2020 pengawasan penanganan pelanggaran dab penyelesaian sengketa pilgub, pilbub dan Pilwajo serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Covid-19.

 

“Pengawasan partisipatif adalah aktifitas memastikan proses tahapan-tahapan pemilukada dengan cara mengumpulkan data informasi serta menginventarisir temuan kasus terkait pelaksanaan pilkada,” bebernya.

 

Menurut dia, ada beberapa fasilitas pengaduan yang bisa dimanfaatkan oleh warga diantaranya, Program pengawasan Bawaslu, Pengawasan berbasis aplikasi, Pojok pengawasan, forum warga pengabdian masyarakat rekrutmen pengawas partisilatif pemilu (Gempar) dan Media social.

 

“Perlu diketahui juga bahwa ada sejumlah tahapan yang sementara dan akan berlangsung namun yang perlu digarisbawahi disini adalah selama 71 hari calon petahana akan cuti, dimulai 26 September sampai 5 desember 2020,” terangnya.

Baca juga:  Pelantikan Presiden R.I Berjalan Aman dan Lancar, Masyarakat Minahasa Ucapkan Terima Kasih TNI- Polri

 

Ferol Warouw pemateri selanjutnya membawakan materi partisipasi masyarakat dalam menunjang kinerja Bawaslu  mengatakan, dirinya selama ini focus pada penelitian dan survey terkait pelaksanaan Pemilu serentak ini.

 

Untuk dugaan pelanggaran sendiri, Warouw mendorong agar warga yang menemukan dugaan pelanggaran untuk segera melapor ke Bawaslu atau kepada pihak yang lebih tinggi mengingat laporan dugaan pelanggaran Pemilu itu memiliki batas waktu.

 

“Jika saudara-saudara menemukan adanya kejanggalan dugaan pelanggaran, saya mendorong hal ini langsung dilaporkan saja tanpa harus menunggu lama,” tutupnya.

Di akhir kegiatan, digelar juga sesi Tanya jawab terkait fungsi pengawasan yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu ataupun warga dan semua pertanyaan dijawab dengan lugas.(yet)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional