Menu

Fokus Lebih pada  “Kebijakan”  Proposional, Hindari pada Personality

  Dibaca : 29 kali
Fokus Lebih pada  “Kebijakan”  Proposional, Hindari pada Personality
Fokus Lebih pada  “Kebijakan”  Proposional, Hindari pada Personality

indoBRITA, Amurang – Kelemahan kebijakan seorang bupati DR (Christiany Eugenia Paruntu, SE alias Tetty Paruntu selalu di bawah pada calon bupati dr Michaela Elsiana Paruntu, MARS atau biasa disapa Mikha Paruntu.

‘’Apakah seorang Mikha Paruntu terlibat dalam proses perencanaan , pembahasan anggaran dan penetapan anggaran,’’tanya anggota DPRD Minsel Drs Roby Sangkoy, MPd.

Kata Sangkoy, sementara peran seorang wakil bupati sesuai UU Pemda adalah membantu tugas-tugas bupati dan melaksanakan fungsi pengawasan.

‘’Kemuadian, sejauh mana peran wakil bupati Franky Donny Wongkar, SH selama ini dari segi Pengawasan,’’ungkapnya lagi.

Sangkoy menyebut, ada pihak lain mengatakan bahwah Wakil Bupati kurang di beri peran?
‘’Peran dalam hal apa,’’sebutnya lagi.

Menurutnya, peran wakil bupati dijawab melalui UU Pemda tahun 2014.

Baca juga:  Polres Minsel Mantapkan Persiapan Kegiatan Akbar ‘Milennial Road Safety Festival 2019’

‘’Jikapun benar wakil bupati kurang di beri peran, lepas dari jabatan eksekutif (wakil bupati, red), beliau adalah pimpinan DPD PDIP Sulawesi Utara. Hal mana, dia bisa menggunakan kekuatan politik di DPRD Minsel melalui FPDIP. Dan salah satu wakil Ketua DPRD Minsel dari PDIP yaitu Stefanus Lumowa, SE yang juga Ketua DPC PDIP Minsel,’’tegasnya Rosa-sapa anggota paling vokal di DPRD Minsel.

Pertanyaan lain, apakah langkah-langkah itu di lakukan.
‘’Karena tahapan Perencanaan pemerintahan , pembangunan, pembahasan sampai penetapan tetap melalui lembaga DPRD ( yaitu Komisi dan Banggar),’’ucapnya tegas.
Sementara itu, soal tahapan perencanaan, lanjut Rosa menjelaskan : RPJMD – KUA/PPAS – Ranperda – Perda APBD semua harus melalui pembahasan di DPRD. Pasalnya, realita politik.

Baca juga:  Bhayangkari Sulut Gelar Pemeriksaan

‘’Sejak 2015 – 2019 semua fraksi di DPRD menyetujui segala keputusan politik yang di sampaikan bupati Tetty Paruntu. Dan realita sejak tahun 2015 / 2019 hubungan kerja / personality bupati dan wakil bupati enjoy-enjoy saja,’’pungkasnya.

Sementara itu, setau saya, berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Minsel, semua hak-hak wakil bupati yang di atur oleh UU tetap di berikan.

‘’Olehnya keliru jika hanya untuk kepentingan Pilkada, kekurangan di kepemimpinan bupati Tetty Paruntu di seret-seret ke Mikha Paruntu, adiknya yang juga calon bupati Minsel dari PG. Bagaimana juga jika public bertanya. Kong, wakil bupati selama ini dang buat apa,’’sebut dia, karena hak-haknya sebagai wakil bupati tetap didapatkannya. (*/ape)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional