Menu

PHRI Sulut Endus Dugaan Mark-up Uang Negara yang Digelar Pemerintah di Hotel Berbintang

  Dibaca : 112 kali
PHRI Sulut Endus Dugaan Mark-up Uang Negara yang Digelar Pemerintah di Hotel Berbintang
Ilustrasi (istimewa)

indoBRITA, Manado– Dewan Pimpinan Provinsi Perlindungan Hak Rakyat Indonesia (DPP PHRI) Sulawesi Utara (Sulut) mengendus adanya indikasi praktik korupsi berjamaah yang dilakukan oknum pejabat pemerintah dan pengelola hotel berbintang di daerah Nyiur Melambai.

“Kami mulai mencium ada aroma korupsi uang negara. Markupnya cukup besar”, kata Ketua DPP PHRI Sulut, Jefran Herrodes de’Jong kepada wartawan di Manado, Jumat (25/9/2020).

Praktik korupsi uang negara secara berjamaah itu, tegas de’Jong, dilakukan dengan cara me-markup biaya pelaksanaan kegiatan dari  lembaga atau badan/dinas pemerintah yang dilaksanakan di hotel. Agar lancar, praktik markup uang negara itu  menurut dia menyertakan tangan nakal oknum pengelola hotel.

“Beberapa informasi tentang hal tersebut sudah masuk. Sekarang kami sedang intens melakukan investigasi. Mereka memanfaatkan situasi Covid19 untuk me-markup pemanfaatan uang negara,” kata de’Jong.

Dalam investigasi Tim Intelijen Tipikor LSM PHRI, lanjut de’Jong, pihaknya mulai mendapatkan informasi tentang hal itu. Ada oknum pejabat dan pengelola hotel yang diam-diam, misalnya bersepakat menyetel harga kamar dan kelebihan bayar dari harga yang sudah ditentukan itu dibagi sama.

Baca juga:  Jalan Sehat Bersama Bakal Awali Pelaksanaan Legislative SulutGo Expo 2019

“Indikasi markup harga justru terjadi pada hotel bintang di Manado. Nah, permainan bermodus kegiatan setelah Covid19 di hotel-hotel berbintang di Kota Manado harus diwaspadai. Setelah Covid19 ini pemerintah akan menggelar banyak acara,” beber de’Jong.

Selanjutnya de’Jong menjelaskan, pihaknya melakukan investigasi untuk mendukung program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : C/4132 / CBFT.00.12/01-18/06/2019 18 Mei 2019 tentang Imbauan Pencegahan Uang Kembali terkait kegiatan Rapat Kementerian dan Dinas di Hotel Seluruh Indonesia.

Dalam surat edaran KPK yang ditandatangani Agus Rahardjo selaku Ketua, KPK mengimbau kepada pemilik, manajer dan pengelola hotel seluruh Indonesia sehubungan dengan adanya laporan indikasi permintaan pengembalian dana kegiatan rapat baik di kementerian dan dinas.

Baca juga:  Terima Kunker DPRD Sidoarjo, Ini Kata Wakil Ketua DPRD Manado

Agar terhindar dari praktik penyalahgunaan uang negara,  KPK mengimbau seluruh hotel di Indonesia, pertama,  untuk tidak melayani permintaan tersebut terlebih permintaan uang kembali tidak dikembalikan kepada Kas Negara melainkan dipergunakan untuk kepentingan  pribadi penyelenggaran kegiatan.

Kedua, permintaan uang kembali yang diambil dari selisih antara pagu anggaran kegiatan dan harga negosiasi dengan mengatasnamakan institusi kementerian atau dinas  baik tertulis maupun tertulis adalah perbuatan terlarang dan dapat berimplikasi pada  tindak pidana korupsi.

Ketiga, KPK sedang melakukan proses pemantauan lapangan atas laporan yang masuk. KPK telah melakukan pemantauan ke beberapa hotel penyelenggara yang diindikasikan melakukan praktek bekerja sama dengan pihak Kementerian maupun dinas sebagai penyelenggara acara rapat.

Keempat, KPK membuka ruang kepada seluruh elemen anak bangsa, bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat mengakses tautan www.kpk.go.id atau layanan informasi dan laporan KPK (Call Center 198).(*/adm)

 

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional