Menu

BLT, PKH dan BPNT Bukan Bantuan Pemkab Minsel

  Dibaca : 1575 kali
BLT, PKH dan BPNT Bukan Bantuan Pemkab Minsel
Drs Meiki Marthen Onibala, MSi

indoBRITA, Amurang – Penjabat sementara (Pjs) Bupati Minsel Drs Meiki Marthen Onibala, MSi menegaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bukan milik Pemkab Minsel. Menurutnya, BLT, PKH dan BPNT adalah program pemerintah pusat. Dan ini semua program dan ide Presiden Joko Widodo.

‘’Jadi, Onibala menegaskan jangan ada kesan bahwa BLT, PKH dan BPNT adalah berasal dari APBD Minsel. Sekali lagi, BLT, PKH dan BPNT bersumber dari APBN. Jangan ada kesan, kalau hal diatas milik Pemkab Minsel,’’tegas Onibala dalam suatu acara di Minsel.

Onibala melanjutkan lagi, bahwa ada kesan sejumlah oknum Plt Hukum Tua di Minsel menyampaikan kepada masyarakat kalau BLT, PKH dan BPNT adalah bantuan Pemkab Minsel. Sekali lagi, jangan ada disinyalir kepentingan sehingga membuat pernyataan diatas.

Baca juga:  Delapan Jam Dikejar, Pelaku Pembunuhan Wangurer Ditangkap di Hutan Gunung Duasudara

‘’Bantuan seperti BLT, PKH dan BPNT adalah bantuan pemerintah pusat, yang anggarannya bersumber dari APBN. Dan itu bukan bersumber dari APBD Minsel, apalagi disebut dari Partai Politik (Parpol). Ingat, Minsel tak lagi memiliki anggaran selain focus ke penanganan Covid-19,’’terangnya.

Lanjut mantan Kepala BKD Minsel menghimbau agar masyarakat jangan terkecoh dan harus memahami dengan benar tentang bantuan-bantuan. Maka sebagai warga, tentunya mempunyai hak untuk menerima sesuai aturan dan mekanisme sebagai keluarga penerima manfaat.

Menariknya, Pjs M20 menjelaskan, bahwa sudah banyak menerima informasi diatas. ‘’Ada oknum Plt Hukum Tua, ada pula Camat yang coba-coba mengancam warga penerima bantuan. Jika tidak memilih calon kepala daerah yang mereka inginkan, resikonya akan dihapus dari daftar penerima manfaat,’’tambahnya.

Baca juga:  Sidak di Sejumlah SKPD, Ini yang Ditemui Sekdakot Tomohon

Sekali lagi, M20 meminta para oknum diatas untuk setop mengintimidasi pilihan warga. Pjs bupati akan melakukan pengawasan dalam penyaluran bantuan pusat itu. Dan M20 selalu akan membuka ruang untuk menerima laporan warga.

‘’Apabila ada warga melapor, sudah barang tentu akan dikenai sanksi sesuai aturan. Jadi, jangan main aturan sendiri, sementara kalian tak tahu mekanismenya. Ingat, jangan pula bermain api dengan saya. Bahwa, salah satu tugas di Minsel adalah mensukseskan Pilkada Minsel bukan mencari masalah. Mari kita sukseskan bersama-sama Pilkada 9 Desember 2020,’’pungkas Onibala yang juga Kepala Inspektorat Daerah Sulut. (ape)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Visitor Counter

Pengunjung IndoBrita.co

Today : 1289 Orang

Total Minggu ini : 56873 Orang

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional