Komisi IV Deprov Tekan Dinkesda Terkait Meningkatnya Kasus Covid 19 Di Sulut

Komisi IV Deprov saat hearing dengan Dinkes Sulawesi Utara soal meningkatnya kasus Covid 19.

indoBRITA, Manado – Pandemi COVID-19 tidak hanya mengguncang dunia kesehatan, namun mempengaruhi semua sektor, termasuk ekonomi, pariwisata dan tatanan kehidupan sosial budaya. Karena pandemi, memaksa kita melakukan hal-hal baru yang jarang atau mungkin bahkan tak pernah kita lakukan sebelumnya.

Hal itu, sesuai pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Daerah Sulut dr. Debie Kalalo. Data terkini COVID-19 kasus positif 5.428, kasus aktif 638, kasus sembuh 4.585 dan meninggal 205 kasus.

“Harus kami akui, terjadi perubahan warna zona di Kota Tomohon yang sebelumnya oranye menjadi merah. Saat ini Sulut TIDAK ADA lagi zona hijau,” ungkap Kadis saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Sulut, Senin (2/11/2020).

Ditambahkan Kalalo, pertambahan ranking dari kasus positif di minggu ketiga bulan terakhir terjadi penurunan tetapi akhirnya meningkat kembali di minggu ke empat.

Baca juga:  Polresta Manado Amankan Dua Terduga Pelaku Pencurian Outdoor AC di Gereja Tingkulu

“Fakta Epidemologi terkini, peningkatan kasus positif harian terdapat di angka 20-25 per hari di Bulan September 2020 meningkat menjadi 30-35 per hari di Bulan Oktober 2020,” tutup Kadis.

Sementara, Anggota Komisi IV DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP) dalam kesempatan tersebut mengatakan, tren kasus ini mulai mereda.

“Bisa dikatakan masyarakat sudah berpikir bisa beradaptasi dan hidup berdampingan dengan COVID-19. Tetapi kami berharap, pihak Dinkes harus tetap menjalankan sosialisasi terkait penanganan COVID-19,” tuturnya.

Lanjutkan dikatakan Pangemanan, disayangkan hari ini kerisauan publik tidak lagi nampak. Dan data-data dari Dinkesda masih belum lengkap.

Baca juga:  Reses di Tumumpa Satu, Legislator Manado Ridwan Marlian Janji Kawal Aspirasi Warga

“Tetapi itu tidak dibarengi sosialisasi dari Dinkesda. Apa ini karena media yang sudah tidak gencar lagi memberitakan COVID-19 atau memang realitas di lapangan yang masih minim? Dinkesda tidak se gesit ketika ditetapkan sebagai pandemi. Seharusnya dengan diprotek payung hukum dan anggaran, sosialisasi harus lebih gencar dan lebih valid karena masyarakat sekarang sudah lebih mandiri seperti memakai masker kemana saja. Dan rapat sore ini akan di presentasikan lagi atau di skors sampai minggu depan hari senin sambil menunggu data-data dari Dinkesda disesuaikan diagendakan karena kami ingin memaksimalkan Pelayanan Publik sesuai dari APBD, kami minta dari Dinkesda lebih siap lagi.”pungkas sapaan akrab MJP ini.(iin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *