Sekdaprov Silangen Apresiasi Pendampingan KPK Tertibkan Aset P3D

indoBRITA, Manado – Sekdaprov Sulawesi Utara (Sulut) Edwin Silangen memimpin Rapat Koordinasi Aset Bermasalah dan Penertiban Aset Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) antara Pemprov Sulut dan Tim Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan) Wilayah 3 KPK RI di Ruang FJ Tumbelaka Kantor Gubernur, Rabu (4/11/2020).

Di kesempatan itu, Sekdaprov Silangen mengapresiasi pertemuan ini sebagai bentuk perhatian KPK RI kepada Pemprov Sulut untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas lewat pendampingan Tim Korsupgah Wilayah 3 KPK RI yang telah berjalan sejak beberapa tahun lalu.

“Kita juga berterima kasih karena dari evaluasi yang dilakukan oleh Tim Korsupgah Wilayah 3 KPK RI, indikator pencapaian pencegahannya Provinsi Sulut bisa menjadi contoh bagi pemerintah kabupaten/kota lainnya,” kata Silangen.

“Mudah-mudahan ke depan makin lebih profesional dan berkualitas apa yang kita selenggarakan yang menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintahan dan akuntabilitas, transparansi pemerintahan di tengah kebutuhan masyarakat di Provinsi Sulut secara khusus dan Indonesia,” sambungnya.

Baca juga:  Berikut Rincian Target Makro Sulut Tahun 2021

Terkait aset bermasalah dan penertiban aset P3D, Silangen menjelaskan bahwa Pemprov Sulut selalu meminta arahan dari KPK agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kita bersyukur khusus untuk penanganan aset sebagaimana arahan dari KPK RI bahwa Pemprov Sulut harus menyediakan database aset kemudian mengelola aset Pemprov Sulut, melakukan rekonsiliasi dan penertiban serta pemulihan aset,” ungkapnya.

Lanjut Silangen, pengelolaan aset di Provinsi Sulut sudah menggunakan sistem aplikasi penatausahaan aset dengan menyesuaikan pada regulasi aset yang ada.

Diketahui, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2018 tentang pemerintah daerah ada kewenangan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat yang dialihkan ke pemerintah provinsi yaitu kewenangan di bidang pendidikan Sekolah Menengah atas kemudian penanganan kewenangan bidang kehutanan, perikanan dan kelautan, perhubungan dan pertambangan.

Baca juga:  Kembangkan Tanaman Kelapa di Minsel, Gubernur Olly Serahkan Bantuan Sarana Produksi

Kendati demikian, masih ada pemerintah kabupaten/kota yang belum menyerahkan sepenuhnya aset-aset sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi.

“Pemerintah provinsi sangat mengharapkan dapat diberikan petunjuk-petunjuk lebih lanjut yang strategis dalam kaitan penanganan aset ini, personel, pembiayaan, sarana dan prasarana serta dokumen,” lanjutnya.

Turut hadir dalam rakor ini Ketua Tim Korsupgah Wilayah 3 KPK RI Dwi Aprilia Linda, Kaban BKAD Jeffry Korengkeng, Kadis Perhubungan Lynda Wantania, Kadis ESDM Fransiskus Maindoka dan Plt Kadis Kehutanan Rainier Dondokambey.(sco/*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *