Menu

30 November 2020 Batas Akhir Pembahasan RAPBD 2021

  Dibaca : 134 kali
30 November 2020 Batas Akhir Pembahasan RAPBD 2021
Bonny Pillips Mawitjere, SH

indoBRITA, Amurang – Kepala Bagian Umum dan Asministrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Bonny Pilips Mawitjere, SH menegaskan, bahwa mengacu Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) No.64 tahun 2020, penyusunan dan penetapan RAPBD 2021 sudah harus tuntas tanggal 30 November 2020.

‘’Karenanya, kata Mawitjere baik Banggar DPRD maupun TAPD harus sinergi dalam rangka pembahasan ABPD 2021 tersebut. Kita berharap, akhir November 2020 sudah selesai. Bahkan diketuk sebelum batas akhir yang sudah ditetapkan. Kemudian, menjadi masalah ‘penting’ lagi yaitu soal belum berakhirnya pandemi Covid-19. Sehingga, terjadi penundaan pembahasan. Padahal, sesuai amanat UU bahwa batas tanggal 30 November 2020 sudah selesai,’’ujarnya.

Baca juga:  Kapolres Tatap Muka Dengan Komisioner Bawaslu Minsel Membahas Pilkada 2020

Dikatakannya lagi, bahwa prinsipnya DPRD dalam hal ini Banggar dan TAPD sudah siap melaksanakan pembahasan. Nantinya, poin pada penanganan pandemi masuk dalam rencana kerja tahunan OPD. Dan APBD 2021 sudah harus diparipurnakan akhir November 2020.

Lebih lanjut dikatakan Mawitjere, saat ini DPRD Minsel menunggu pembahasan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) 2021. Pasalnya, semua harus tercover di PPAS, jika tidak, tak akan masuk RAPBD 2021. Dan sesuai aturan, harus di paripurnakan akhir November 2020.

‘’Dalam penyusunan APBD, sebelumnya disusun berdasarkan PP No.58 tahun 2015. Namun, untuk tahun berikutnya akan berpedoman kepada PP No.12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,’’jelasnya lagi.

Baca juga:  Walikota Bitung Nyatakan Menolak, Pemprov Sulut Malah Kirim Tim Jemput 106 Penumpang Kapal Dari Zona Merah Covid-19

Mawitjere menjelaskan juga, PP merupakan aturan yang baru dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Yang mana, ini merupakan acuan dalam penyeusunan APBD 2021.

‘’Perubahan regulasi ini menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah terutama perubahan struktur APBD pada struktur pendapatan dan belanja yang dimulai pada perencanaan dan penyusunan APBD 2021,’’pungkasnya. (ape)

 

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional