Menu

Peran Media Dalam Pengawasan Partisipatif pada Pilkada Serentak, Bawaslu Hadirkan Empat Narsum

  Dibaca : 113 kali
Peran Media Dalam Pengawasan Partisipatif pada Pilkada Serentak, Bawaslu Hadirkan Empat Narsum
Bawaslu Minsel menggelar seminar tentang peran media dalam rangka Pilkada Minsel.

indoBRITA, Amurang – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Selatan, Jumat (20/11) dan Sabtu (21/11/2020) pekan kemarin menggelar seminar dengan tema ‘’Peran Media dalam Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Minsel. Menariknya, hari pertama selain pesertanya dari Pers biro Minsel, juga para Panwaslu 17 kecamatan.

Sedangkan nara sumber (Narsum), pihak Bawaslu Minsel menghadirkan masing-masing Yoseph E Ikanubun mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado yang adalah wartawan senior disalah satu koran ternama di Manado. Narsum tersebut juga salah satu dosen swasta di Tomohon dan Manado. Narsum kedua, Sekretaris Umum DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen (GAMKI) Bung Sahat Martin Philip Simurat.

Sedangkan narsum ketiga dan keempat antaranya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Minsel I Wayan Eka Miartha, SH MH dan Kapolres Minsel AKBP Norman Sitindaon, SIK. Seminar tersebut digelar di Sutanraja Hotel Amurang Jln Trans Sulawesi, Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur dan dibuka oleh Komisioner Bawaslu Franny Sengkey, SE.

Menariknya, dari narsum yang dihadirkan Bawaslu semuanya memiliki kompotensi berbeda. Tapi, semuanya mengacu pada aturan yang berlaku seperti UU No.40 tahun 1999 tentang Pers dan Peraturan Dewan Pers serta kode etik yang berlaku. Seperti diketahui saat pembukaan, komisioner Franny Sengkey yang juga wartawan itu menjelaskan sedikit tentang peran media (Pers, red) dalam rangka Pilkada serentak tentu berdasarkan 5 W 1 H. Maka dengan demikian, untuk membuat berita tanpa 5 W 1 H, itu dianggap tidak sejalan dengn UU No.40 tahun 1999 tentang Pers.

Yoseph E Ikanubun menjelaskan sedikit tentang profesi wartawan. ‘’Bahwa, dirinya banyak mendapat informasi tentang wartawan. Dimana, menjadi wartawan tentu harus mengikuti training, lama training juga sembilan bulan. Tapi, sekarang tidak demikian. Maksudnya, batasan wartawan juga diminta Bawaslu dapat menilai dengan bijaksana. Pasalnya, banyak orang yang kabarnya tanpa belajar sudah jadi wartawan,’’katanya.

Baca juga:  PG Minsel Dukung Christiany Eugenia Paruntu Lanjutkan Pimpin PG Sulut

Ikanubun yang juga wartawan Komentar dan Metro menilai, seperti kabarnya oknum si A awalnya ini, tapi sekarang sudah jadi wartawan. Bahkan, dia juga kerja itu, namun sekarang so jadi wartawan. ‘’Padahal, wartawan perlu kejelian dan harus menjalani proses yang panjang. Bahkan, traning sebagai wartawan belum tentu gunakan kode. Jadi, jadi wartawan diakuinya harus berproses panjang. Tidak seperti saat ini, bilang suka jadi wartawan langsung diterima,’’jelasnya lagi.

Dengan demikian, lanjut Ikanubun bahwa pemberitaan mengenai Pilkada serentak, khususnya di Minahasa Selatan harusnya dilakukan dengan baik serta ditindaklanjuti dengan bijaksana oleh penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu.

Lain lagi dikatakan Sekjen DPP GAMKI Bung Sahat Martin Philip Simurat, bahwa Pers harus memahami bersama aturan dank ode etik yang dikeluarkan Dewan Pers dan terlebih sesuai UU No.40 tahun 1999 tentang Pers. ‘’Bagaimana peran kita untuk melakukan peliputan serta pembuatan berita dalam rangka Pilkada diatas. Maka, untuk mewujudkan Pilkada dengan baik, demokratis. Bahwa, kita harus ikuti tahapan demi tahapan terkait pencalonan kepala daerah (gubernur/wakil gubernur dan bupati/wakil bupati). Artinya, biar Pilkada itu boleh berjalan dengan baik dan aman,’’ungkap Simurat.

Sementara itu, narsum lainnya yaitu Kapolres Minsel AKBP Norman Sitindaon, SIK dalam paparannya menjelaskan tentang strategi tertkat peran media dalam pengawasan Pilkada. ‘’Kita tahu bersama, peran dan strategis baik petugas maupun Pers harus sejalan dan memiliki konsep yang jitu untuk mensukseskan Pilkada serentak. Kita tahu, ada 513 TPS di Minsel. Dan terdapat 1 TPS khusus di Lapas Amurang. Juga, memiliki TPS rawan dibeberapa titik. Olehnya, TPS rawan dimaksud harus dijaga dua anggota bersama dua Linmas,’’sebut Kapolres Sitindaon.

Baca juga:  Pala dan RT di Bitung Dilatih Cara Mendata Karena Hal Ini

Namun demikian, karena Pilkada serentak dimasa Pandemi Covid-19, tentunya harus dilakukan dengan Protokol Kesehatan (Prokes). Diakuinya, bahwa Pandemi Covid-19 belum diketahui kapan akan berakhir. Tapi, sejak saat ini kita terapkan protap. ‘’Hanya saja, menurutnya dari tiga pasangan calon terdapat paslon saat melakukan konsolidasi serta peresmian posko tanpa SSTP. Atau dengan kata lain tidak menjalankan protocol kesehatan,’’ungkapnya tegas.

Sedangkan penjelasan Kajari Minsel I Wayan Eka Miartha, bagaimana Pilkada di Minsel benar-benar berjalan dengan baik. Walau diakuinya, pandemi Covid-19 masih berjalan. Kita perlu adakan pencerahan pada media biar sama-sama melakukan berbagai model dalam rangka suksesnya Pilkada dimasa pandemi Covid-19 ini.

‘’Nah, sekarang di Bawaslu Minsel ada bangunan baru. Bangunan tersebut adalah gedung GAKKUMDU Pemilu. GAKKUMDU tersebut melibatkan Kajaksaan, Polri dan Bawaslu sendiri dengan satu atap. Bahwa, menjalankan peran media dalam rangka Pilkada mengacu pasal 486 (1) UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu. Ada pula peraturan Bawaslu No.9 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Harapannya, proses Pilkada di Minsel berjalan dengan aman dan sesuai protocol kesehatan,’’pungkas Miartha.

Ketua Bawaslu Minsel Eva Keintjem menilai seminar diatas digelar dalam rangka Pilkada Minsel sukses dan tanpa Hoaks. ‘’Artinya, bahwa terselenggaranya Pilkada Minsel juga ikut andil insan Pers. Dimana, peran media juga sangat penting dalam melaksanakan semua tahapan. Perlu disampaikan, para Pers untuk selalu berkoordinasi dengan penyelenggara, walau rata-rata Pers juga mendapat informasi terkait paslon dan tim melakukan berbagai tindakan diluar aturan. Sekali lagi, peran media harus diikuti dengan aturan yang berlaku, adil dan berdasarkan kode etik sesuai UU No.40 tahun 1999 tentang Pers,’’katanya. (ape)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional