Kejati dan DJP Sulut Gelar Konferensi Pers Penegakan Hukum Pidana Perpajakan

IndoBRITA, Manado–Kejaksaan Tinggi Sulut telah menerima dua berkas perkara dan telah dinyatakan lengkap (P 21) atas penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara.

Kepala Kejaksaan Tunggi Sulut, Andi Muh Iqbal Arief, mengatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan ini merupakan wujud koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP Sulawesu Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, sekaligus menunjukkan keseriusan dalam melakukan penegakan hukum dalam bidang perpajakan di wilayah Sulawesi Utara.

Bacaan Lainnya

Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, Tri Bowo menegaskan, bahwa penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan ini bisa menjadi perhatian dan peringatan kepada seluruh Wajib Pajak, khususnya kepada pengusaha property dan pengusaha hasil bumi yang ada di wilayah Kanwil DJP,  agar melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar sehingga terhindar dari pengenaan sanksi administratif maupun pidana.

Baca juga:  Duel Dua Tim Lazio Banjir Gol

“Menghimbau kepada pengusaha hasil bumi yang melakukan penyerahan hasil bumi melebihi Rp4.8 miyar, dalam 1 tahun agar dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan melakukan kewajiban pemungutan dan pelaporan PPN. Sebab hasil bumi, seperti pala, cengkeh dan kelapa, merupakan barang Kena Pajak yang dikenai PPN,” jelas Bowo.

Selanjutnya Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, lntelijen den Penyidikan, Marasi Napitupulu menjelaskan, tersangka alias TJT selaku komisaris PT JSP, sebuah perusahaan pengembang property di Manado. Pada kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan 2014. PT JSP tidak melaporkan dan/atau melaporkan NIHIL atas SPT Masa PPN dan SPT Masa PPh Pasal 4 ayak (2).

“Berdasarkan hasil penyelidikan berhasi diungkap bahwa tersangka melalui PT JSP melakukan penyerahan barang Kena Pajak sebesar Rp26.243.800.000, yang tidak disetorkan dan dilaporkan pajaknya sehingga diduga malanggar Pasal 39 ayat ( 1) huruf c dan huruf d juncto Pasal 43 ayat ( 1) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP),” Napitupulu.

Baca juga:  Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024, Polres Bolmong Timur Gelar Sispamkota

Sememara itu, tersangka kedua berinisial ET, seorang pedagang hasiI bumi di Tagulandang. Pada kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2016, tidak melaporkan SPT Tahunan PPh orang pribadi.

“Berdasarkan hasil penyelidikan berhasil diungkap bahwa Tersangka mempeoleh penghasilan sebesar Rp74.388.271.800, tidak disetorkan dan dilaporkan pajaknya sehingga diduga melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP,” ucap Napitupulu.

Marasi menambahkan, bahwa atas perbuatan kedua tersangka, mengakibatkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp3.882.645.437. Atas perbuatan tersebut tersangka diancam hukuman penjara paling singkat selama 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling banyak sebesar empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

“Untuk memulihkan kerugian pada pendapatan negara tersebut, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap aset yang dimiliki oleh tersangka yang ditaksir senilai Rp4.158 317.192,” pungkas Marasi.(hng)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *