Menu

Raker Kejaksaan RI Diikuti Kejati Sulut, Presiden Jokowi: Kejaksaan Wajah Pemerintah Indonesia

  Dibaca : 60 kali
Raker Kejaksaan RI Diikuti Kejati Sulut, Presiden Jokowi: Kejaksaan Wajah Pemerintah Indonesia

IndoBRITA–Presiden RI Ir. Joko Widodo, membukaan Rapat Kerja (Raker) Kejaksaan RI tahun 2020 yang dibuka secara virtual oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo dari Istana Merdeka Jakarta, Senin (14/12/2020).

Plh Kasi penkum Kejati Sulut Mustari Ali, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) pun mengikuti kegiatan ini dari Aula Sam Ratulangi Kantor Kejati Sulut. Nampak hadir Kajati Sulut Albina Dita Prawitaningsih, Wakajati Sulut Raimel Jesaja, Asisten Tindak Pidana Khusus, Asisten Intelijen, Asisten Pembinaan, Adatun, Plt. Aspidum Plt. Aswas, Jaksa yang dikaryakan di Pemkot Manado, dan seluruh pejabat struktural Kejati Sulut.

Presiden mengatakan dalam raker Presiden mengatakan, Kejaksaan agar menuntaskan Pelanggaran HAM Berat masa lalu. Presiden RI Ir. Joko Widodo sepertinya ingin membayar janji kampanyenya dalam pengusutan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada pemerintahan sebelumnya. Memang dalam setiap perhelatan pemilihan Presiden/wapres materi pengusutan pelanggaran HAM berat merupakan jualan kampanye terlaris karena memang belum terwujud. Persoalan pelanggaran HAM berat merupakan issu yang kencang disaat kampanye Pilpres.

Presiden mengatakan bahwa Kejaksaan adalah wajah pemerintah Indonesia. Kepastian hukum di Indonesia ada pada pundak kejaksaan. Dimata rakyat dan dimata internasional kepastian hukum ada pada penegakan hukum.

“Kiprah Kejaksaan adalah wajah Pemerintah Indonesia dan wajah kepastian hukum Indonesia dimata rakyat dan dimata internasional. Oleh karena itu Kejaksaan harus bersih dan terpercaya, sebagai pondasi penting pembangunan nasional. Tanpa Kejaksaan yang bersih dan dipercaya, satu pondasi penting pembangunan nasional akan rapuh,” ujar Presiden.

Baca juga:  Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Kejari Manado Kedepankan Sosialisasi

Presiden RI Jokowi yang didampingi Menteri Sekretariat Negara Prof. Dr. Pratikno, M.Sc. mengatakan bahwa Kejaksaan adalah institusi terdepan dalam penegakan hukum, dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta dalam mengawal kesuksesan pembangunan nasional.

“Kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum harus terus ditingkatkan, integritas dan profesional jaksa adalah keharusan. Pengawasan dan penegakan disiplin internal harus terus diperkuat. Kejaksaan harus bersih dan Kejaksaan harus dapat jadi role model penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Pembenahan dari hulu sampai hilir di internal Kejaksaan dan dalam relasinya dengan lembaga penegak hukum lain harus terus diefektifkan. Rekruitmen dan promosi harus dilakukan secara meritrokasi, transparan dan terbuka,” tegas Presiden.

Oleh sebab itu, Presiden menekankan agar rekrutmen SDM Kejaksaan relevan dengan revolusi 4.0. Sistem kerja yang efesian, system kerja yang transparan harus terus diupayakan, cara-cara manual yang lamban dan yang rentan korupsi harus ditinggalkan. “Saya mengapresiasi, saya menghargai pengembangan sistem penanganan perkara tindak pidana terpadu berbasis teknologi informasi yang dikembangkan Kejaksaan Agung. Ini bagus apalagi telah disinergikan dengan Kemenpolhukan, dengan Kepolisian, dengan Lapas serta pengadilan,” ucap Presiden memuji.

Namun demikian tambahnya, harus disertai data-data, dan tekhnologi harus terus diupdate dan harus tarus diperbaharui. Pada saat yang sama pengawasan internal harus diefektifkan agar SDM Kejaksaan bertindak profesional, katanya.

Baca juga:  Soal Dugaan Korupsi Proyek Pemecah Ombak, GTI Sulut Curiga Kejati 'Masuk Angin'

“Penanganan perkara harus diarahkan untuk mengoreksi kesalahan pelaku, untuk memperbaiki perilaku pelaku, untuk memulihkan korban kejahatan. Penanganan korupsi juga harus bisa meningkatkan pengembalian asset negara dan bisa mencegah korupsi berikutnya. Sebagai pemegang kuasa pemerintah Kejaksaan harus bekerja keras membela kepentingan negara,” ujar Presiden.

Presiden menghimbau agar penegakan hukum juga jangan menimbulkan ketakutan yang menghambat percepatan dan yang menghambat inovasi. “Pengawasan harus diarahkan untuk mempercepat pembangunan nasional apalagi yang menyangkut penggunaan APBN yang harus dibelanjakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan rakyat dan yang membawa negara kita keluar dari krisis kesehatan, krisies ekonomi,” tekan Presiden.

Presiden Jokowi juga mengingatkan Kejaksaan terkait komitmen penuntasan pelanggaran HAM masa lalu. “Pelanggaran HAM harus terus dilanjutkan. Kejaksaan adalah actor kunci dalam penuntasan pelanggaraa HAM masa lalu. Kemajuan konkrit dalam upaya penuntasan pelanggaran HAM masa lalu perlu segera terlihat. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait terutama dengan Komnas HAM perlu untuk diefektifkan,” ujar Presiden.

Jokowi meminta Kejaksaan harus menjadi bagian untuk mencegah dan menangkal kejahatan terhadap keamanan negara seperti terorisme, pencucian uang dan perdagangan orang, serta kejatahan lain yang berdampak pada perekomomian negara, pungkasnya.(hng)

 

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional