Menu

Sulut Dapat SK Hutan Sosial dan TORA dari Presiden, Gubernur Olly: Manfaatkan untuk Kepentingan Ekonomi

  Dibaca : 47 kali
Sulut Dapat SK Hutan Sosial dan TORA dari Presiden, Gubernur Olly: Manfaatkan untuk Kepentingan Ekonomi

indoBRITA, Manado – Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan (SK) Hutan Adat, Hutan Sosial dan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), Kamis (7/1/2021) di Istana Negara, Jakarta.

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven serta Sekdaprov Edwin Silangen, Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Sylvana Ratina, Plt Kepala Dinas Kehutanan Daerah Reinier Dondokambey beserta masyarakat penerima SK turut mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari Aula Mapalus Kantor Gubernur dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pada kesempatan tersebut, Presiden menyerahkan 2.929 SK Perhutanan Sosial di seluruh Indonesia yang luasnya mencakup 3.442.000 hektar.

Presiden berharap perhutanan sosial itu bermanfaat bagi 651.000 KK.

Kemudian Presiden juga menyerahkan 35 SK Hutan Adat seluas 37.500 hektar dan 58 SK TORA seluas 72.000 hektar di 17 provinsi.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi berharap SK yang merupakan redistribusi aset ini menjadi salah satu jawaban bagi banyaknya sengketa agraria.

“Saya kalau ke daerah itu sengketa, ke daerah lagi, konflik lahan. Sehingga ini menjadi salah satu jawaban atas sengketa agraria yang ada, baik antar masyarakat dengan perusahaan maupun masyarakat dengan pemerintah,” ucap Presiden.

Presiden berjanji pemerintah akan terus mendorong redistribusi aset baik melalui kebijakan pehutanan sosial maupun reforma agraria.

Kepala Negara menekankan akan mengikuti perkembangan pemanfaatan lahan tersebut. Dia akan memastikan lahan yang ada, betul-betul dipakai untuk kegiatan produktif.

“Tidak ditelantarkan, tapi terus dikembangkan, sehingga memiliki manfaat besar nagi ekonomi masyarakat. Goal-nya kesitu,” kata Presiden.

Dari 34 provinsi, hanya Provinsi DKI Jakarta yang tidak memiliki hutan sosial dan Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki redistribusi tanah dari hutan.

Sementara itu untuk Provinsi Sulawesi Utara SK Hutan Sosial diberikan atas lahan seluas 9.000 ha yang dihuni 2052 kk dan hutan adat 750 ha redistribusi tanah 1.200 kk.

Masih dalam kegiatan tersebut, Gubernur Olly telah menyerahkan SK Perhutanan Sosial dan TORA kepada 5 orang dari 30 orang perwakilan masyarakat Sulut.

Adapun 30 orang yang menerima SK terdiri dari 15 SK Perhutanan Sosial kepada 15 orang masyarakat yang berasal dari Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara.

Gubernur Olly usai penyerahan mengatakan kegiatan ini merupakan kepedulian pemerintah pusat terhadap masyarakat yang ada disekitaran kawasan hutan.

“SK itu diberikan agar masyarakat merawat sekaligus memanfaatkannya untuk kegiatan ekonomi mereka,” tutur Olly kepada sejumlah media.

Ia pun mewanti masyarakat penerima untuk tidak memperjualbelikan SK tersebut. Ini diberikan agar dipergunakan sebaik-baiknya.

“Tidak boleh potong pohon besar. Hanya memanfaatkan hasil hutan untuk kepentingan ekonomi mereka,” tukasnya.

Diketahui, Perhutanan Sosial dan TORA sampai dengan akhir Desember 2020 di Provinsi Sulut sebagai berikut:

PERHUTANAN SOSIAL

Realisasi Nasional :

Luasan : 4.417.937,72 Ha

Jumlah Kepala Keluarga : ± 895.769 KK

Jumlah SK : 6.798 SK

Realisasi Provinsi Sulawesi Utara :

Luasan : 37.104,35 Ha

Jumlah Kepala Keluarga : 4.460 KK

Jumlah SK : 207 SK

TORA

Realisasi Nasional :

Luasan : 89.961,36 Ha

Jumlah Kepala Keluarga : ± 39.584 Penerima Jumlah SK : 68 SK di 19 Provinsi

Realisasi Provinsi Sulawesi Utara :

Luasan : 704,54 Ha

Jumlah Kepala Keluarga : 1.460 KK

Jumlah SK : 5 SK.(sco)

Baca juga:  Tim Pembina Samsat Sulut Pacu PAD
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional