Menu

Telisik Transaksi Jual Beli Saham Pertambangan Emas KUD Perintis, DPP Barmas Lakukan Investigasi

  Dibaca : 74 kali
Telisik Transaksi Jual Beli Saham Pertambangan Emas KUD Perintis, DPP Barmas Lakukan Investigasi
Ilustrasi pertambangan (Foto: ist)

indoBRITA, Bolmong- Dewan Pimpinan Pusat Barisan Barisan Masyarakat Adat Sulawesi Utara (DPP Barmas) terus menunjukkan sinergitas dengan pemerintah dalam mengawal pembangunan. Terkini DPP Barmas menurunkan tim investigasi dalam transaksi jual beli saham lahan pertambangan emas KUD Perintis di Desa Tonayan, Kecamatab Lolayan, Kabupaten Bolaang  Mongondouw (Bolmong), Sulawesi Utara (Sulut).

“Benar kami sudah melakukan investigasi dan melaporkan kasus ini ke pihak wajib. Kami mengendus miliaran rupiah kerugian negara dari transaksi jual beli saham tersebut,” kata Ketua Tim Investigasi DPP Barmas Dedi Loing yang dibenarkan Meidy Tendean saat menghubungi media ini Rabu (3/3/2021)..

Menurut keduaya, nilai transaksi jika dirupiahkan sekitar Rp.13.000.000.000. “Berarti  PPh terhutang adalah 2,5 % X 13.000.000.000 = Rp.325.000.000. Sementara BPHTB  terhutang adalah sebesar 5 % X Rp.13.000.000.000 = Rp. 650.000.000,” ujar Meidy.

Selanjutnya PPN terhutang dari usaha jasa pengelohan material menjadi emas dikenakan tarif Rp35.000.000 per paket. Data yang diperoleh Barmas, kurang lebih 420.000 paket sejak tahun 2019.

“420.000 paket X Rp.35.000.000 adalah  Rp.14.700.000.000. Atas usaha ini wajib membayarkan PPN dikarenakan omset melebihi Rp.4.800.000.000 dalam setahun,” ungkap Meidy.

Baca juga:  Lagi, Narkoba Polda Sulut Ungkap Kasus Penyalahgunaan Obat Tri X

Dua personil DPP Barmas ini menyebut kurang lebih Rp2.940.000 uang negara yang tidak disetorkan KUD perintis sejak tahun 2019 dan 2020. “Total kerugian negara sebesar Rp.3.915.000.000. Ini angka yang cukup besar,” ujar Dedi.

Keduanya menyebut transaksi jual beli saham sudah menjadi perbincangan publik. Ditengarai pula jika pembelian saham pertambangan emas tersebut, selain mengandung unsur penggelapan pajak, juga tindak pidana pencucian uang atau TPPU.

Dugaan itu berdasarkan bukti transaksi mata uang asing yakni dolar Singapura. Pun tidak ada pembayaran pajak atas jual beli saham tersebut. Pembelinya berinsial YLM ditengarai masih aktif bertugas di Ditjen Pajak. Sementara pemilik atau penjualnya seorang pengusaha pertambangan berinisial DVD.

Sebagaimana berita yang sudah dilansir beberapa media, transaksi jual beli saham terjadi di salah satu hotel di Kota Kotamobagu pada 3 Agustus 2019. Disebutkan jika transaksi tersebut diketahui sejumlah pengurus KUD Perintis.

Transaksi itu menurut keterangan salah satu sumber yang juga sudah dimuat sejumlah media bernilai $Sin 1,255,000 (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu dolar Singapura). Obyek dari transaksi tersebut meliputi pabrik pengolahan emas di lokasi Rape di Desa Tanoyan,  tanah di lokasi Rape, lubang galian emas di lokasi Rape, satu unit mobil double cabin Toyota Hilux, satu unit loader, dan satu unit mobil dump truck.

Baca juga:  Usai Olah Raga Bersama, Kapolda Sulut Jalin Silaturahmi dengan Forkopimda

Karena itu DPP Barmas berharap aparat berwenang segera melakukan penyidikan dan tindakan yang diperlukan demi menyelamatkan uang negara. “Kami siap kawal kasus ini,” kata Meidy.

Terkait hal ini, Kepala Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) Pratama Kota Kotamobagu Andhik Tri Indrata  seperti dilansir dari Elmadani.co.id kewenangan pelanggaran pajak yang dilakukan KUD Perintis Perintis  itu ada pada Kantor Wilayah DJP Suluttenggo.

“Apabila memang terindikasi adanya pelaporan pajak / pelaporan SPT yang tidak benar atau adanya penggelapan pembayaran PPN seperti yang diduga dilakukan KUD Perintis Tanoyan maka tindakan pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan bukti permulaan. Ini sesuai MoU Kejati Sulut dan Kanwil Pajak Suluttenggomalut,” kata Indrata seperti dikutip dari Elmadani. (*/ibc)

 

 

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional