indoBRITA, Manado – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Edwin Silangen memimpin Rapat Koordinasi dengan Perangkat Daerah (PD) membahas hasil Pemeriksaan Pendahuluan BPK-RI dan Pemeriksaan Kinerja Infrastruktur Tahun 2020 Pemprov Sulut serta Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, Senin (15/3/2021) di Inspektorat Pemprov Sulut.
“Rapat koordinasi karena ada sementara dilakukan perinci oleh BPK, sama seperti tahun-tahun sebelumnya,” tutur Sekdaprov Silangen kepada sejumlah wartawan.
Ia menekankan Perangkat Daerah (PD) harus fokus pada permintaan yang diminta BPK.
“Perangkat Daerah antisipasi dan cermati untuk dokumen yang diminta,” tegasnya.
Silangen mengatakan hingga saat ini pemeriksaan terinci dari BPK atas laporan keuangan tahun anggaran 2020 berjalan lancar.
“Masih on the track. Kalau ada hal-hal yang tak dipahami saya minta mereka koordinasi,” tegasnya.
Koordinasi baik, lanjutnya, akan permudah pemeriksaan.
“Kalau mandet karena koordinasi tak dilakukan sehingga timbulkan persepsi,” tukasnya.
Terpisah, Kepala Inspektorat Pemprov Sulut Meiki Onibala mengatakan rapat ini penting dilakukan agar target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih.
“Arahan pak gubernur dan pak wagub bahwa torang harus siap pemeriksaan BPK pada prinsipnya apapun data yang diminta Perangkat Daerah harus siap,” jelasnya.
“Contohnya hari ini dimintakan ada lima harus diselesaikan,” sambungnya.
PD pun diingatkan agar tidak keluar daerah.
“Kita harus siap stand by, tidak boleh keluar daerah kalau tidak penting,” tukasnya.
Ia optimisme target WTP bisa diraih Pemprov Sulut.
“Kami bertekad WTP terus tapi dengan tanpa catatan-catatan. Itu yang dingatkan-ingatkan,” pungkas Onibala.(sco)
