Menu

Kadis Perpustakaan Gorut: Dokumennya Saya Belum Terima

  Dibaca : 41 kali
Kadis Perpustakaan Gorut: Dokumennya Saya Belum Terima
Kadis Kearsipan dan Perpustakaan Gorut, Salha Uno (Foto: ist)

indoBRITA, Gorontalo-Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Gorontalo, Salha Uno menunjukkan sikap dan contoh yang baik saat instansinya disorot aktivis LSM. Ia menilai kritikan itu wajar.

Namun begitu, ia tak bisa berkomentar lebih karena belum menerima menerima dokumen hasil tender proyek pembangunan fasilitasi perpustakaan umum. Seperti diketahui, aktivis LSM Stenly Sendouw menduga  terjadinya pemalsuan dokumen yang memenangkan PT Jembar Utama pada proyek pembangunan fasilitasi perpustakaan umum di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Gorut.

“Nanti saya cek lagi kepastiannya. Soalnya dokumen belum saya terima,” begitu jawaban Salha melalui layanan whatsapp kepada indobrita dan megamanado grup, Senin (22/3/2021).

Birokrat ramah ini juga mengaku tak tahu menahu soal dugaan  suap ke PPK dan salah satu pejabat teras di Pemkab Gorut dalam proses tender tersebut. “Saya tidak tahu, mohon maaf pak,” balasnya lagi.

Baca juga:  Pengusaha Galian C Diduga Kangkangi Polres dan Pemkot Bitung

Sebelumnya aktivis dan pimpinan sejumlah ormas, Stenly Sendouw menilai ada kejanggalan dalam tender proyek pembangunan fasilitasi layanan perpustakaan umum di Gorut.

“Ada dugaan pemalsuan dokumen sebagaimana informasi dan  data yang kami peroleh di lapangan.  Pihak ULP, PPK dan KPA seharusnya lebih teliti dalam memeriksa dokumen,” kata Stenly.

Salah satu yang  ditelisik  Stenly soal dugaan pemalsuan dokumen adalah tanda tangan Muhammad Sahrul selaku manajer teknik dari perusahaan pemenang tender. “Ada perbedaan tanda tangan di KTP Muhammad Sahrul dan di dokumen proyek yang dilampirkan,” ujar aktivis yang sudah banyak membongkar kasus atau proyek yang merugikan negara ini.

Stenly menyebut pemalsuan dokumen mengindikasikan terjadinya kecurangan dalam proses tender proyek di Dinas Perpustakaan Gorut tersebut. “Pasal 118 ayat 7 dari Perpres 54 Tahun 2010 menyebut jika terjadi pelanggaran atau kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa, ULP akan dikenakan sanksi administrasi, dituntut ganti rugi, dan/atau dilaporkan secara pidana,”  Stenly memaparkan.

Baca juga:  Stenly Sendouw Dukung Langkah Praperadilan yang Ditempuh AGT

Selanjutnya pada Pasal 123 ditekankan soal pemberian sanksi kepada anggota ULP atau pejabat terkait jika terjadi kecurangan pada proses pengadaan. “Jadi jelas ada sanksi bagi ULP atau pejabat terkait kalau meloloskan perusahaan yang memalsukan dokumen,” ucapnya.

Atas pertimbangan itu, pria yang memimpin sejumlah ormas ini meminta ULP, PPK dan KPA untuk menggugurkan hasil tender proyek pembangunan fasilitasi layanan perpustakaan tersebut. “Kalau itu tidak dilakukan berarti ada indikasi suap dalam proses tender,” ujarnya.

Stenly siap melaporkan ke Inspektorat Gorut dan LKPP Pusat. “Kami juga akan melaporkan ini secara pidana ke Polda Gorontalo,” katanya. (*/adm)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional