Tengarai Ada Kecurangan, Sendouw Laporkan Tender Proyek Perpustakaan Gorut ke Polda

Ketua LP2KKNP Sulut, Stenly Sendouw (Foto: dok SS)

indoBRITA, Gorontalo-Aktivis LSM Stenly Sendouw menduga ada kecurangan dalam proses tender proyek pembangunan fasilitasi layanan perpustakaan umum di Kabupatan Gorontalo Utara (Gorut). Stenly pun siap melaporkan soal ini ke Inspektorat Gorut, LKPP Pusat dan Polda Gorontalo.

Aktivis vokal ini bakal mengambil langkah tersebut karena menilai terjadi pemalsuan dokumen dari perusahan pemenang tender proyek tersebut.“Ya penelusuran kami, ada dugaan pemalsuan dokumen dari perusahaan pemenang tender. Pihak ULP, PPK dan KPA seharusnya lebih teliti dalam memeriksa dokumen,” kata Stenly kepada wartawan Senin (22/3/2021).

Bacaan Lainnya
Baca juga:  Tim Gabungan KKP dan BNN Amankan KM Putra Bahari Diduga Penyulai Narkoba

Salah satu yang ditelisik Stenly soal dugaan pemalsuan dokumen adalah tanda tangan Muhammad Sahrul selaku manajer teknik dari perusahaan pemenang tender. “Ada perbedaan tanda tangan di KTP Muhammad Sahrul dan di dokumen proyek yang dilampirkan,” ujar aktivis yang sudah banyak membongkar kasus atau proyek yang merugikan negara ini.

Stenly menyebut pemalsuan dokumen mengindikasikan terjadinya kecurangan dalam proses tender proyek di Dinas Perpustakaan Gorut tersebut. “Pasal 118 ayat 7 dari Perpres 54 Tahun 2010 menyebut jika terjadi pelanggaran atau kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa, ULP akan dikenakan sanksi administrasi, dituntut ganti rugi, dan/atau dilaporkan secara pidana,” Stenly memaparkan.

Baca juga:  Ketua LP2KKNP: Laporan Kasus Penggelapan terhadap Meifita Johanis Itu Salah dan Tidak Berdasar

Selanjutnya pada Pasal 123 ditekankan soal pemberian sanksi kepada anggota ULP atau pejabat terkait jika terjadi kecurangan pada proses pengadaan. “Jadi jelas ada sanksi bagi ULP atau pejabat terkait kalau meloloskan perusahaan yang memalsukan dokumen,” ucapnya.

Atas pertimbangan itu, pria yang memimpin sejumlah ormas ini meminta ULP, PPK dan KPA untuk menggugurkan hasil tender proyek pembangunan fasilitasi layanan perpustakaan tersebut. “Kalau itu tidak dilakukan berarti ada indikasi suap dalam proses tender,” ujarnya. (*/adm)

Pos terkait