Menu

Stenly Sendouw Dukung Langkah Praperadilan yang Ditempuh AGT

  Dibaca : 74 kali
Stenly Sendouw Dukung Langkah Praperadilan yang Ditempuh AGT
Ketua LP2KKNP Sulut, Stenly Sendouw (Foto: dok SS)

indoBRITA, Bitung-Pengamat dan aktivis hukum Sulawesi Utara (Sulut), Stenly Sendouw SH mendukung langkah praperadilan yang ditempuh kuasa hukum AGT alias Andri dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bitung. Pria yang memimpin beberapa ormas ini menyebut langkah tersebut tepat dalam upaya memulihkan nama AGT.

“Sah tidaknya penahanan atau penghentian penyidikan serta permintaan rehabilitasi  tersangka itu melalui praperdilan,” kata Stenly kepada wartawan di Bitung, Jumat (26/3/2021).

Stenly sendiri menilai menilai Kejaksaan Negeri (Kejari) Bitung bertindak serampangan dalam penanganan kasus ini. “Kejari terkesan buru-buru dan overlapping. Penanganan hukum secara serampangan jelas tidak dibenarkan. Konklusi sementara saya ada upaya kriminalisasi terhadap AGT,” kata Stenly.

Ia rupanya mengikuti kasus yang sedang bergulir di PN Bitung ini. Makanya ia menyimpulkan jika Kejari ‘asal-asalan’ dalam penanganan kasus tersebut.

“Ada perintah UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara untuk mendahulukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP dan Inspektorat dalam penanganan masalah seperti yang terjadi di DPMPTSP. Biarkan dulu APIP-Inspektorat bekerja. Jika ada kerugian negara, maka dilakukan TGR dalam waktu 60 hari,” Stenly memaparkan.

Baca juga:  Ketua LP2KKNP: Laporan Kasus Penggelapan terhadap Meifita Johanis Itu Salah dan Tidak Berdasar

Namun amanat UU Nomor 30 tahun 2014 tersebut menurut Stenly diabaikan jaksa yang menangani perkara AGT. “Kalau ada temuan tidak ditindaklanjuti yang bersangkutan,  baru dilemparkan ke aparat penegak hukum. Tapi, ini tidak dilakukan. Jika seperti itu cabut saja UU Nomor 30 tahun 2014 ini,” ucapnya.

Stenly berpendapat kurang elok jika penetapan tersangka hanya atas dasar ‘cuap-cuap’ saja. “Alat bukti Kejari lemah. Kami telusuri jika kuantitas dan volume barang tersedia. Itu ditandatangani PPTK dan Bendahara,” katanya.

Stenly dan kawan-kawan pun siap melaporkan masalah ini ke Komisi Kejaksaan. “Nanti Komisi Kejaksaan yang akan melakukan penilaian terhadap kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan yang sudah melakukan kekeliruan,”  ungkapnya.

Baca juga:  Soal Pemecah Ombak, Pemkab Minut Tegaskan Selesai dan Tidak Ada Masalah

Stenly pun siap mengerahkan massa untuk melakukan aksi unjuk rasa demi terwujudnya keadilan hukum. “Kami tidak main-main,” ucapnya.

Kesiapan melakukan aksi damai di lapangan juga disampaikan Andri Brando. “Saatnya warga bergerak untuk melawan upaya kriminalisasi terhadap pejabat atau siapa pun.  Kita tidak boleh tinggal diam jika ada ketidakadilan,” ujar Andri.

Sementara Ketua LSM Suara Indonesia Enny Umbas berpendapat AGT sebagai korban target operasi jika tak ada nilai uang berupa suap atau upaya memperkaya diri yang dibuktikan. “Kejari Bitung hebat kalau menindaklanjuti kasus dengan kerugian negara yang besar. Namun, ketika fokus dalam kasus tanpa memperjuangkan uang rakyat, maka itu bukan sebuah prestasi,” kata Enny.

Kepala Kejari Bitung Frengkie Son sendiri menyebut pasal yang disangkakan benar adanya. “Pihak rekanan mengaku tidak melakukan pengadaan. Ternyata AGT yang melakukan semua pembelian barang atau pengadaan modal sendiri,” ucap Frengkie. (*/adm)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional