indoBRITA, Manado – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui korupsi masih terjadi karena pengawasannya kurang maksimal.
“Seluruh bupati/walikota saya tekankan masih marak korupsi karena lemah pengawasan. Saya tekankan inspektur diperdayagunakan jangan ada intervensi inspektur kerja,” tegas Wakil Ketua KPK Alexander Marwata usai Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan Pembangunan Tingkat Provinsi Sulut di Lobi Kantor Gubernur Sulut, Selasa (30/3/2021) siang.
Ia menambahkan pengawasan akan maksimal jika didukung dengan anggaran.
“Dipastikan kepala daerah kena masalah hukum peran pemerintah kurang baik jumlahnya masih kurang. Tidak didukung anggaran memadai. Meskipun orangnya cukup tapi kalau tidak ada anggaran tidak bisa mengawasi,” tukasnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey memberikan apresiasi rapat koordinasi ini.
“Sangat bagus kita harapkan penyelenggara pemerintah daerah betul-betul sesuai dengan keinginan masyarakat. Semua bisa bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.
Adapun Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Sulut yang dilaksanakan di Aula Mapalus Kantor Gubernur, Selasa (30/3/2021) memiliki tujuan yakni meningkatkan kesadaran pemimpin daerah terhadap pentingnya sektor pariwisata dalam mencapai tujuan masyarakat Sulut maju dan sejahtera.
Kedua menjalin sinergitas peran BPKP dan inspektorat daerah se-Sulut khususnya fokus pengawasan pemulihan sektor pariwisata Sulut.
Selain itu juga memperoleh kesamaan langkah kerja pengawasan APIP terhadap akuntabilitas seluruh proses bisnis pemulihan sektor pariwisata Sulut. Terakhir meningkatkan program kapabilitas APIP Sulut.
Gubernur Olly dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan peluang bagi para kepala daerah untuk menerima masukan dari narasumber terpercaya terkait pengawasan intern keuangan dan pembangunan daerah.
“Jadi kebanggaan kita di sini karena yang hadir di sini para pengambil keputusan dan tentunya para stakeholder dalam pengawasan baik internal maupun eksternal,” kata Olly.
Olly mengharapkan agar lewat kegiatan ini komitmen dari setiap kepala daerah dalam memajukan Sulut dapat berjalan dengan baik.
“Mudah-mudahan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat publik di Provinsi Sulut sesuai arahan dan komitmen bisa berjalan dengan baik,” bebernya.
Dia menjelaskan bahwa roda pembangunan di Sulut saat ini didorong oleh sektor pariwisata dan dan pertanian sebagai penggerak utama.
“Terkait dengan pembangunan di daerah Sulut kita ketahui bahwa sektor pariwisata yang menjadi prime mover terhadap sektor-sektor strategis lainnya begitu juga dengan sektor pertanian,” terangnya.
Disamping itu ia mengharapkan agar hal-hal seperti ini menjadi tanggung jawab bersama dalam menggerakan ekonomi Sulut yang sesuai dengan komitmen bersama dalam menjalankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan.
Diakhir kegiatan Gubernur Olly dan Wagub Steven Kandouw menyaksikan penandatanganan komitmen bersama oleh KPK, BPKP, Kemendagri dan para kepala daerah se Sulut.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata, Wakil Gubernur Steven Kandouw, Deputi BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari, Inspektur I Inspektorat Jenderal Kemendagri Bachtiar Sinaga, Sekdaprov Edwin Silangen dan diikuti langsung oleh seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah se Sulut.(sco/*)
