indoBRITA, Bitung- KPU Bitung kembali menggelar rapat evaluasi Pilkada tahun 2020 bersama stakeholder terkait di aula KPU Bitung, Rabu (31/3/2021).
Rapat Evaluasi itu menghadirkan Tiga nara sumber masing-masing Jerry Sumampouw koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) yang bergabung via Daring, Goingpeace Tumbel akademisi dosen Pasca Sarjana Unima dan pemerhati Pemilu serta Kapolres Bitung yang diwakili oleh Kasat Intelkam AKP Karel Tangay.
Ketua KPU Bitung Deslie Sumampouw yang membuka kegiatan tersebut dalam sambutannya mengatakan, sesuai dengan regulasi, maka pihak KPU per tanggal 31 Maret 2021 akan meng-cut off anggaran kemudian akan melakukan persiapan update data pemilih berkelanjutan.
Anggaran di tubuh KPU Bitung menurut mantan Jurnalis ini telah selesai diperiksa oleh BPK dengan hasil yang memuaskan.
“Untuk apa hasil baik namun laporan keuangannnya amburadul, semua harus berjalan seimbang,” terangnya.
Goingpeace Tumbel, Dosen Pasca Sarjana Unima dan pengamat Politik dalam pemaparannya mengatakan kajian mereka adalah kebijakan dalam sistem Pemilukada mulai dari tahapan persiapan dan pelaksanaan.
Tahapan penyelenggaraan menurut dia meliputi Pengumuman pendaftaran Paslon, pendaftaran Paslon, verifikasi persyaratan pencalonan, penetapan Paslon, pelaksanaan Kampanye, Pemungutan suara, perhitungan dan rekap, penetapan Paslon terpilih, penyelesaian pelanggaran, pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih dan evaluasi serta pelaporan tahapan.
“Sukses dan berhasilnya Pilkada ditentukan oleh Komunikasi, Sumberdaya dan ketepatan lingkungan, komitmen dan ketepatan pelaksana, struktur organisasi dan perorganisasian, ketepatan program, ketepatan proses dan prosedur,” paparnya.
Jerry Sumampouw koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) nara sumber berikutnya menyebut Pilkada serentak 2020 merupakan pengalaman pertama dan baru bagi bangsa terkait pandemi Covid-19.
Karenanya menurut dia, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat apakah akan lanjut atau tidak.
Problem umum menurut dia, adalah mensinergikan antara Pandemi dan Pilkada, Regulasi tentang protokol covid-19 dan regulasi teknis Pilkada.
“Ada regulasi yang keluar H-2 sehingga tidak ada langkah mitigasi terkait hal ini namun kita bersyukur tidak ada kejadian yang kuat dalam Pilkada ini,” bebernya.
Selain itu, menurut dia, regulasi yang dikeluarkan oleh tingkat pusat yang tidak mengalami tekanan sebagaimana KPU di daerah.
“Contoh kondisi geografis, aturannya logistik pemilu H-1 sudah ada di lokasi namun faktanya kan tidak seperti itu, ada banyak yang tidak demikian,” cetusnya.
AKP Karel Tangay, Kasat Intelkam Polres Bitung dalam pemaparannya menyebut secara umum dari perspektif keamanan, kondisi Pilkada tahun 2020 berjalan kondusif sehingga pihak TNI dan Polri yang mengemban tugas penanggungjawab keamanan dan kenyamanan Pilkada praktis tidak bekerja terlalu berat namun ada beberapa catatan penting yang menjadi perhatian dan telah diteruskan kepada pihak terkait.
Sesi ini kemudian dilanjutkan dengan diskusi antara narasumber dan peserta.(yet)
