Menu

Aspidsus Kejati Sulut Tahap Dua Tersangka Kasus Korupsi AMP ke Penuntut Umum

  Dibaca : 51 kali
Aspidsus Kejati Sulut Tahap Dua Tersangka Kasus Korupsi AMP ke Penuntut Umum

IndoBRITA, MANADO–Tim Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan Kejaksaan Negeri Minahasa Utara telah menerima penyerahan tersangka AMP alias Alexander
dan barang bukti (Tahap II) dari Jaksa Penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan
Tinggi Sulawesi Utara, Rabu (31/03/2021).

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara A. Dita Prawitaningsih, melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum Theodorus Rumampuk, mengatakan identitas tersangka berinisial AMP alias Alexander, 50, lekerjaan Wiraswasta. Barang bukti yang dilimpahkan oleh Jaksa Penyidik kepada Penuntut Umum sebanyak 67 item yang terdiri dari dokumen, sertifikat tanah dan sejumlah uang tunai dengan rincian.

“Uang tunai sejumlah Rp100.000.000,disita dari inisial RM, uang tunai sejumlah Rp50.000.000,
Rp100.000.000,- dan 400 lembar uang Rp. 50.000, disita dari inisial RM, uang tunai sejumlah Rp75.000.000, yang terdiri dari 550
lembar Rp100.000,-dan 400 lembar Rp50.000,- disita dari inisial RM. Uang tunai sejumlah Rp 100.000.000, yang terdiri dari 2000 lembar
uang Rp50.000 disita dari inisial AJP,” kata Rumampuk.

Baca juga:  Kejati Sulut Tetapkan Direktur Tanggap Darurat BNPB Pusat Sebagai Tersangka

Berdasarkan penyidikan, ditemukan bahwa tersangka diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi, secara bersama-sama atau membantu melakukan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pemecah Ombak / Penimbunan Pantai Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp8.813.015.856,06.

Pasal yang dikenakan kepada Tersangka yaitu Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atau Kedua Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Subsidiair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.(hng)

Baca juga:  Gelar Rapat Anev, Kapolres Minahasa Sampaikan 3 Poin Utama
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional