Menu

Tidak Terima BLT, Warga Wakan Mengadu Inspektorat Daerah Minsel

  Dibaca : 97 kali
Tidak Terima BLT, Warga Wakan Mengadu Inspektorat Daerah Minsel
Warga Desa Wakan mengadu ke Inspektorat Daerah Minsel soal BLT Dana Desa

indoBRITA, Amurang – Sesuai Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) tahun 2020, memutuskan sebanyak 107 penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2020 akan mendapat BLT bulan Oktober, November  dan Desember 2020. Namun, pada kenyataannya, justru terealisasi hanya bulan Oktober. Sedangkan November dan Desember 2020 tidak terealisasi. Parahnya, sesuai Musdesus berjumlah 107, tetapi ternyata hanya 61 penerima manfaat saja.

Merasa kalau ada permainan antara BPD Wakan dan Hukum Tua Lexi Rembet, sejumlah penerima manfaat BLT mendatangi Polres Minsel dan Inspektorat Daerah Minsel serta Camat Amurang Barat Sonny Makaenas untuk berkonsultasi soal BLT.

Ditemui awak media, Lixon Rembet bersama Alfrets Kandey, Stenly Tumiwa dan Lexy Tumbuan membenarkan bahwa pihaknya telah bertemu petinggi Polres Minsel dan Inspektorat Daerah Minsel. ‘’Ya, semuanya benar. Bahwa kami telah bertemu petinggi Polres Minsel untuk konsultasi terkait dugaan penggelapan dana desa untuk BLT bagi 107 penerima manfaat oleh oknum Hukum Tua Desa Wakan berinisial LR. Bahkan, pihaknya belum merasa puas, langsung bertemu Inspektorat Daerah Minsel,’’ kata Lixon Rembet dan Alfrets Kandey.

Baca juga:  Mabuk dan Buat Keributan, Oknum ASN Warga Buyungon Diamankan Polisi

Menurut Lixon, di Inspektorat Daerah Minsel, kami diterima dua auditor antaranya Norma Piri dan Tonny Egeten. Menariknya, banyak masukan yang disampaikan dua orang auditor Inspektorat Daerah Minsel. Bahkan, keduanya menjelaskan untuk kembali atau langsung bertemu dengan Plt Kepala Inspektur Hendra Pandeynuwu, SE. ‘’Kalau sekarang, beliau lagi dinas luar. Beliau berada di Manado dalam rangka tugas bupati dan wakil bupati. Makanya, bapak-bapak untuk kembali lagi. Namun demikian, kami akan segera turun ke Desa Wakan untuk mencari informasi dugaan tersebut. Harapannya, ketika kami turun akan ada solusinya. Tetapi, apabila pihaknya mendapat bukti, maka kami akan melaporkan kepada atasannya untuk selanjutnya ditindaklanjuti,’’ujar Kandey sebagaimana disampaikan dua orang auditor diatas.

Baca juga:  Wabup PYR Dengan Virtual di Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2021

Lixon dan Kandey mengaku ada permainan antara BPD dan Pemdes. Pasalnya, sewaktu Musdesus tanggal 20 Oktober 2020 ditetapkan 107 penerima manfaat. Tapi, realisasinya justru berkurang menjadi 61 orang saja.

‘’Yang pasti, dugaan kami kuat dan harus kami laporkan. Untuk itu, kami akan melaporkan kasus ini ke Polres Minsel atau juga Kejari Minsel biar oknum-oknum diatas bertanggungjawab akan kasus tersebut. Sekali lagi, kami tak akan berhenti sampai disini untuk mencari hak-hak kami yang adalah orang kecil. Semoga kebenaran kami akan diperlihatkan juga kebenaran kami akan ditunjukkan dan dibantu masyarakat pada umumnya,’’tegas Lexon cs.

Sayangnya, hingga berita ini diposting Hukum Tua Desa Wakan Kecamatan Amurang Barat Lexi Rembet belum berhasil dikonfirmasi soal masalah ini. (ape)

 

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional