Menu

Wujudkan WTP ‘Plus’, Gubernur Olly Minta Tetap Komitmen Transparansi Keuangan

  Dibaca : 91 kali
Wujudkan WTP ‘Plus’, Gubernur Olly Minta Tetap Komitmen Transparansi Keuangan

indoBRITA, Manado – Senin 3 Mei 2021, menjadi catatan sejarah bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) berkat diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulut Tahun Anggaran 2020.
Patut berbangga karena di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw, Pemprov Sulut kembali raih WTP ‘plus’. Di mana, selain mencetak ketujuh kalinya secara berturut-turut, WTP kali ini terbilang plus karena catatan dari BPK hanyalah sedikit. Hal ini yang diharapkan Gubernur Olly.

Capaian prestasi ini tidak lepas dari sinergitas antara Pemprov Sulut dan DPRD Sulut.
Tapi dibalik keberhasilan ini, Gubernur Olly mengajak jajaran Pemprov Sulut untuk tidak cepat berpuas diri dengan opini yang telah diraih. Namun secara terus menerus menjaga bahkan terus berpacu untuk melakukan pembenahan dalam melakukan pengelolaan keuangan.

Gubernur Olly berucap ada satu catatan di mana WTP ini bukanlah kata akhir, melainkan bagaimana kita harus melaksanakan tugas pemerintah yang betul-betul, menjalankan sesuai aturan yang ada, serta harus mengedepankan transparansi sehingga masyarakat melihat secara langsung.
Tak ketinggalan juga, Olly mengapresiasi dan berterima kasih kepada DPRD yang tetap bersinergi dengan Pemprov Sulut.Juga tidak lupa memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada jajaran BPK RI yang telah optimal memeriksa dan menyerahkan hasil pemeriksaan atas LKPD Sulut Tahun Anggaran 2020.
Akhirnya Gubernur Olly dengan kerendahan hati yang tulus berucap dan berharap semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menganugerahkan kesehatan kekuatan, serta menuntun, memberkati setiap langkah kerja kita dalam membangun daerah, memajukan bangsa dan mensejahterakan masyarakat Sulawesi Utara.
Diketahui, penyerahan opini WTP tersebut diserahkan Anggota IV BPK RI, Isma Yatun kepada Gubernur Olly Dondokambey sambil disaksikan Ketua DPRD Sulut Andi Silangen, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Sekdaprov Sulut Edwin Silangen dan Kepala Perwakilan BPK RI Sulut Karyadi dan para pejabat tinggi Pemprov Sulut serta anggota DPRD Sulut pada rapat paripurna dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2020 di DPRD Sulut, Senin (3/5/2021).

Baca juga:  17 Maret, JWS Diganti Penjabat Bupati dari Pemprov

Di kesempatan itu, Anggota IV BPK RI Isma Yatun menjelaskan bahwa pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Menurutnya, pemeriksaan ini merupakan hal yang wajar dalam upaya mengedepankan transparansi pengelolaan keuangan yang lebih baik.
“Pemeriksaan keuangan ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai ‘kewajaran’ dalam laporan keuangan. Jika ditemukan penyimpangan ataupun pelanggaran, harus diungkap dalam LHP. Terlebih jika berdampak pada potensi maupun indikasi kerugian negara,” jelasnya.

Ia mengungkapkan beberapa catatan penting auditor yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulut.
Meski demikian, Isma menyampaikan secara material tidak mempengaruhi opini kewajaran laporan keuangan. Dan atas capaian WTP, Isma memberikan ucapan selamat kepada Pemprov Sulut.

Baca juga:  Tahun 2020, Program Perangkat Daerah Pemprov Sulut Harus Jelas


“Banyak selamat kepada Pemprov Sulut yang sudah mempertahankan opini WTP dan diketahui WTP merupakan opini terbaik yang disematkan oleh BPK RI atas laporan keuangan,” ucapnya (advetorial/diskominfosulut)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional