Menu

Dana BOS Tidak Pernah Diblokir, Punuh: Sekolah Harus Tahu Hak dan Kewajiban

  Dibaca : 301 kali
Dana BOS Tidak Pernah Diblokir, Punuh: Sekolah Harus Tahu Hak dan Kewajiban

indoBRITA, Manado  Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMA dan sederajat di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pelaksanaannya berjalan sesuai dengan aturan. Di mana, untuk proses pencairannya harus ada terlebih dahulu Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana BOS.

Aturan itu, menurut Kepala Dinas Pendidikan Daerah Suluf Grace Punuh, berdasarkan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang teknis pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 24 tahun 2020 tentang pengelolaan dan BOS pada pemerintah daerah, bahwa pelaksanaan pembayaran dana BOS tahap II dimintakan untuk dapat dilaksanakan setelah rekon kas dan rekon aset dana BOS tahap l.

“Ini juga sesuai dengan surat edaran dari Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulut,” ungkap Punuh kepada wartawan, Selasa (11/5/2021).

Punuh menegaskan aturan itulah yang menjadi landasan untuk melakukan proses pencairan dana BOS.

“Kami tidak pernah memblokir dana BOS.

Dinas Pendididkan Sulut hanya melakukan pengawasan penggunaan dana BOS karan 2 tahun berturut-turut 2018 dan 2019 temuan BPK ada di dana BOS. Dan

tahun 2020 Dikda punya bukti bahwa ketika Tim BOS turn Monev Tahap I rata-rata semua sekolah belum menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban dana BOS tahap I sementara tahap II sudah dicairkan,” ungkap Punuh.

“Dan masih banyak bukti yang lain terkait dengan LPJ sekolah. Kalau dibiarkan pasti Sulut tidak akan raih WTP hanya karena temuan di dana BOS,” terangnya.

Lebih jauh, diungkapkannya, adahak dan kewajiban dalam pencairan tahap I. Untuk hak sekolah telah diberikan dalam hal ini dana BOS setelah selesai tahap I maka ada kewajiban juga yang wajib dipenuhi oleh pihak sekolah yaitu SPJ tahap I baik keuangan maupun aset sebelum menerima haknya di tahap II.

“Jadi harus seimbang antara hak dan kewajiban,” tegasnya lagi.

“Pada dasarnya kepala-kepala sekolah harus melengkapi semua berkas yang menjadi kewajiban dalam penyaluran anggaran BOS dan harus berdasarkan SOP yang sudah ditetapkan,” pungkas Punuh.(sco)

Baca juga:  Guru THL Pemprov Sulut Diberikan Honor Sesuai Jam Pelajaran
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional