Menu

Demo Tolak PT TMS, Pemprov Sulut Janji Bawa Aspirasi ke Pusat

  Dibaca : 115 kali
Demo Tolak PT TMS, Pemprov Sulut Janji Bawa Aspirasi ke Pusat

indoBRITA, Manado – Sejumlah mahasiswa yang bernaung dalam Aliansi BEM Nusantara dan Komunitas Pencinta Alam Sulawesi Utara (Sulut) melakukan demonstrasi di Kantor Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Senin (21/6/2021) siang. Mereka menuntut agar izin dari PT Tambang Mas Sangihe (TMS) dicabut.

Asisten I Setdaprov Sulut Edison Humiang menerima aksi unjuk rasa tersebut. Ditegaskan Humiang, seluruh aspirasi dari para pendemo akan diteruskan ke pemerintah pusat. Sebab, tuntutan mereka memang kewenangan pusat.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama dengan anak-anak ini. Kami membawa aspirasi ini ke Jakarta,” tegas Humiang.

Tuntutan pendemo di antaranya mencabut izin PT TMS, janji Humiang, segera dikirim ke pusat.

“Kami minta (tuntuan) buat secara tertulis. Nanti secepatnya dikirim, sebelumnya dibuatkan resume,” sambungnya.

Usai unjuk rasa, Humiang kepada wartawan mengatakan tuntutan para pendemo telah diterima dan dicatat, selanjutnya disampaikan ke pimpinan dalam hal ini Gubernur Olly Dondokambey.

“Nantinya berproses sesuai dengan mekanisme,” tukasnya.

Sementara itu, Kurnia Surentu, salah satu koordinator lapangan mengatakan aksi ini dilakukan karena takut PT TMS beroperasi.

“Jelas ini sangat merusak alam dan lingkungan, serta merugikan masyarakat Sangihe. Kami meminta pak gubernur untuk menyampaikan aspirasi kami ke pemerintah pusat agar izin PT Tambang Mas Sangihe dicabut secepatnya,” ungkapnya.

Ia mengaku aspirasi yang disampaikan mereka akan ikut dikawal semua Aliansi BEM Nusantara di seluruh provinsi di Indonesia.

“Aspirasi yang kami sampaikan di sini akan dikawal bersama teman-teman Aliansi BEM Nusantara di seluruh Indonesia,” tukasnya.

Aksi demo damai tersebut selain diterima langsung Asisten I Setdaprov Sulut Edison Humiang juga turut didampingi Kepala ESDM Fransiskus Maindoka dan Kepala DLH Marly Gumalag dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut Tienneke Adam.

Diketahui, PT TMS merupakan pemegang Kontrak Karya generasi ke-7 dengan pemerintah Indonesia. Kedua pihak menandatangani Kontrak Karya pada 27 April 1997 dan berlaku hingga 2027, kesepakatan itu dapat dua kali diperpanjang selama 10 tahun. Kontrak Kerja dalam Undang-undang Minerba terbaru diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).(sco)

Baca juga:  Pemprov Pertajam RKPD Perubahan 2017
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional