Awasi Keuangan Desa, Pemprov Sulut Gunakan Aplikasi Siswaskeudes

indoBRITA, Manado – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) di bawah nakhoda Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw bakal menerapkan aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes). Aplikasi ini berguna dalam hal mengoptimalkan pengelolaan dan pengawasan keuangan desa.

Lewat aplikasi ini, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat melaksanakan proses pengawasan keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel.

“Dengan aplikasi Siswaskeudes ini mulai dari awal perencanaan sampai dengan evaluasi bisa terpantau penggunaan dana desanya,” kata Inspektur Daerah Meiki Onibala dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Senin (28/6/2021).

Baca juga:  Ini yang Diharapkan AGK bagi Pejabat yang Lulus PIM III

Dijelaskan, pengawalan terhadap pengelolaan keuangan desa merupakan bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas penggunaan keuangan negara di desa. Seiring kemajuan teknologi informasi, kata dia, maka penggunaan aplikasi berbasis berbagai platform dapat dipilih sebagai bagian dari upaya mempermudah pengawalan terhadap keuangan desa.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, mengapresiasi pengembangan Aplikasi Siswaskeudes dan mendorong agar para Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Provinsi Sulawesi Utara dapat menguasai penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi ini,” ujarnya.

Kordinator Pengawasan (Korwas) Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPKP Edy Suharto, mengatakan besarnya dana desa yang digelontorkan pemerintah membuat pengawasan yang dilakukan sudah harus berbasis risiko, sehingga pengawasan penggunaan dana desa dapat efektif, efisien dan akuntabel.

Baca juga:  Ini Pesan Praseno Hadi saat Buka Asesmen Tes Calon Sekdaprov Sulut

“Aplikasi Siswaskeudes merupakan aplikasi yang digunakan APIP sebagai alat bantu dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan dengan pendekatan Teknik Audit Berbantuan Komputer dan Risk Based Audit,” ungkapnya.

Sementara itu, Inspektur III Kementerian Dalam Negeri Elfin Elyas menyatakan, pembuatan aplikasi Siswaskeudes merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri dengan BPKP.

Pihaknya optimis kerja pengawasan akan lebih efektif lewat kolaborasi yang intens antar-instansi pemerintah baik di pusat maupun pemda.

“Segala hasil yang telah dicapai ini merupakan buah dari kolaborasi yang baik antara Kemendagri dan BPKP, ” tutupnya.(sco/*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *