indoBRITA, Minut – Provinsi Sulawesi Itara (Sulut) memiliki dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Duluan ada di Kota Bitung, KEK Bitung ini bergerak dalam bidang usaha logistik, perikanan, perkebunan dan energi. Sementara yang satunya lagi KEK Likupang, yang ada di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) lebih ke pariwisata.
Pembangunan kedua KEK tersebut tak berjalan mulus. Hingga kini KEK Bitung masih terkendala dengan regulasi dari pemerintah pusat. Sedangkan pembangunan KEK Pariwisata Likupang sudah hampir 70% selesai.
“Mudah-mudahan akhir tahun ini tuntas semua sehingga investor akan lebih gampang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya membangun KEK yang ada di KEK Likupang,” tutur Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat memimpin Sidang Dewan KEK Provinisi Sulut, di Ruang Jepara Cempaka, Kalawat, Kabupaten Minut, Kamis (8/7/2021).
Gubernur Olly menambahkan Pemprov Sulut dan Pemkab Minut saat ini sedang gencar mempromosikan KEK Likupang dengan mengadakan beberapa kegiatan. Namun karena kondisi pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak hal yang terhambat menyangkut pariwisata.
“Tapi kita tetap optimis menjalankan sesuai protokol kesehatan, sehingga masyarakat dan para investor tetap mengenal di Sulut khususnya di Minaha Utara ada suatu kawasan ekonomi khusus untuk pariwisata,” sambungnya.
Selanjutnya untuk KEK Bitung, Gubernur Olly mengungkapkan kendala yang dihadapi adalah menyangkut regulasi yang ada di pemerintah pusat.
“Akan lebih mempercepat kalau pak Ketua Dewan Nasional KEK dapat memberikan masukan kepada Menko Perekonomian sehingga regulasi-regulasi bisa lebih mempermudah pembangunannya,” tutur Gubernur Olly.
“KEK Bitung ini menyangkut perhubungan dan perijinan yang ada di DKP dan Kementerian Perdagangan. Tiga hal ini yang kami mohon supaya secepatnya, sehingga KEK Bitung ini bisa berjalan dengan baik. Karena para partner strategis sebentar lagi, walaupun dalam kondisi Covid, mereka sudah berkunjung ke Sulut, tinggal kita lakukan beauty contest sehingga kegiatan KEK Bitung ini bisa berjalan dengan baik,” terangnya.
Adapun kepada para Direktur PT MSH dan PT MPRD, Gubernur mengimbau untuk dapat berkoordinasi terus dengan pemerintah setempat (Walikota Bitung dan Bupati Minut). Supaya kendala-kendala yang dihadapi dapat segera teratasi dengan baik.
“Semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini menjadi tolak ukur untuk mempercepat KEK yang ada di Sulut ini bisa berjalan baik,” tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur didampingi Sekdaprov Edwin Silangen mendengarkan pemaparan dari perwakilan PT Membangun Sulut Hebat (MSH). Di mana, mereka memaparkan tentang Strategi Pengolahan Lahan di KEK Bitung, dan 19 perusahan dalam area KEK Bitung, yang bergerak dalam bidang usaha logistik, perikanan, perkebunan dan energi.
Sementara perwakilan PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD) memaparkan perkembangan Pulisan Bay, KEK Likupang yang mengacu pada konsep “Smart and Sustainable Tourism” mengangkat tentang alam dan kebudayaan Sulut.
Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Enoh Suharto Pranoto menyampaikan beberapa hal hasil evaluasi pembangunan KEK di Sulut, antara lain perlu meningkatkan kinerja manajemen badan usaha di KEK Bitung dalam rangka menghadirkan investasi. Serta, perlu meningkatkan manajemen operasional KEK Likupang sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan baik.
“Dewan Nasional merekomendasikan kepada Dewan Kawasan untuk ditingkatkan manajemen operasionalnya sehingga betul-betul rencana aksi itu bisa dilaksanakan sesuai dengan target,” tandasnya.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulut, dihadiri oleh Bupati Minahasa Utara, Kaban Bappeda dan Kadis PMPTSP Sulut
Serta dihadir juga secara virtual Para pejabat vertikal di Provinsi Sulut (Kanwil Bea Cukai, Kanwil Kehakiman dan Imigrasi, Kanwil Pajak), Direktur PT. MSH, Pimpinan MPRD, Asisten I dan II Setdaprov Sulut, serta Pejabat Eselon II terkait di lingkup Pemprov Sulut.(sco/*)
