Senator SBANL Dukung Kelembagaan BNPB dan BPBD

  • Whatsapp

indoBRITA, MANADO – Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Ir. Stefanus BAN Liow, MAP mendukung penguatan kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan menjaga eksistensi BNPB dan BPBD sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

”Penguatan tata kelola dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana merupakan sebuah kemestian yang harus dilaksanakan. Dalam hal pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana,” kata senator DPD RI/MPR RI dapil Sulut Ir Stefanus BAN Liow, MAP.

Menurut SBANL alias Stefa mengatakan mendukung pemerintah pusat mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai paling sedikit 2% (dua persen) dari APBN. Serta adanya dana abadi.

Baca juga:  Mengapa Partai Demokrat Menolak RUU Ciptaker, Ini Alasannya

Demikian hal yang sama katanya mendukung substansi terkait penekanan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai atau nama lain paling sedikit 2% (dua persen) dari APBD dengan menyesuaikan dengan ketersediaan dana.

SBANL mengakui bahwa secara kelembagaan, DPD RI melalui Pimpinan Komite II DPD RI yakni Ketua Yorrys Raweyai, Wakil Ketua Bustami Zainudin, Abdullah Puteh, Lukky Semen didampingi Ketua PPUU Dr Badikenita Br. Sitepu telah menyampaikan secara resmi pandangan dan pendapat terhadap RUU tentang Penanggulangan Bencana dalam Forum Rapat Tripartit antara DPR RI, Pemerintah dan DPD RI pekan lalu.

”DPR RI dalam hal ini Komisi VIII dan pemerintah diwakili Menteri Sosial RI. Senator SBANL menjelaskan bahwa RUU tentang Penanggulangan Bencana adalah disepakati merupakan inisiasi DPR RI, dimana sesuai konstitusi, maka DPD RI memberikan pandangan dan pendapatnya,” jelasnya.

Baca juga:  Eman Katakan Ini di Konven Pelsus Tomohon Empat

Kata Senator SBANL, pandangan dan pendapat dari DPD RI dirumuskan dari berbagai pihak baik dari Menteri Sosial, BNPB, para pakar bahkan tentunya menginventarisasi materi dari 34 provinsi ketika kunker dan reses.

“Saya sendiri memperoleh dari Kepala BPBD Sulut, BPBD Tomohon dan daerah lainnya serta berbagai tokoh dan elemen masyarakat,” kata Senator SBANL yang terus berjuang dan berkarya dalam menjembatani aspirasi dan kepentingan daerah dipusat termasuk legislasi. (*/ape)

Pos terkait