BAP DPD RI Minta Temuan di Pemda Ditindaklanjuti

  • Whatsapp

indoBRITA, Manado – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) meminta kepada pemerintah daerah (pemda) menindaklanjuti Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Rapat ini merupakan tanggung jawab kontisional kita dalam menindak lanjuti hasil pemeriksaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” kata Bambang Sutrisno dari BAP DPD RI dalam Rapat Dengar Pendapat Tindak Lanjut IHPS II tahun 2020, di FJ Tumbelaka Kantor Gubernur Sulut.

Lanjut dia, meskipun meraih opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun tetap ada catatan-catatan. Temuan itulah yang harus ditindaklanjuti.

“Temuan yang sifatnya administrasi langsung dibenahi, jika temuan terindikasi adanya kerugian negara juga segera ditindaklanjuti,” ucapnya.

Dia mengungkapkan pihaknya cukup mengapresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulut, karena sebagian besar sudah WTP tapi masih ada satu kabupaten di Sulut yang mendapat opini Wajar Dalam Pengecualian (WDP) dan ada kabupaten yang opini BPK Tidak Wajar.

“Kami cukup mengapresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulut maupun kabupaten/kota yang sudah opininya bagus,” ujarnya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa opini WTP di Pemprov Sulut masih ada beberapa catatan. Ia berharap segera ditindaklanjuti.

“Mudah-mudahan gubernur melalui Sekertaris Daerah (Sekda) bisa memberikan solusi yang cepat. Karena hal ini merupakan bentuk tanggungjawab bersama,” katanya.

Menurutnya secara pengelolaan keuangan di Pemprov Sulut sudah sangat baik, hanya terdapat beberapa catatan perbaikan yang sudah diberikan oleh BPK RI.

Catatan tersebut katanya sangat banyak. Akan tetapi hal tersebut, tidak mempengaruhi opini yang sudah diberikan oleh BPK RI.

“Jadi banyak catatan yang sudah diberikan, tetapi itu tidak mempengaruhi opini yang sudah diberikan, dan tinggal harus ditindaklanjuti sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dan disepakati, sesuai dengan aturan yang ada, itu sekitar selama 60 hari,” ungkapnya.

Sementara itu, Asisten III Setdaprov Sulut, Asiano Gemmy Kawatu mengatakan pihaknya sangat berterimakasih kepada DPD RI. Sebab, hal tersebut bisa mendorong Pemprov Sulut dalam melakukan penyesuaian dan perbaikan di beberapa kabupaten kota.

“Jadi tentunya dari kami Pemprov Sulut ucapkan terimakasih kepada DPD RI, karena tentu saja mereka hadir ke sini itu dalam rangka untuk mendorong juga Provinsi Sulut beserta kabupaten kota, dalam mendapatkan beberapa penyesuaian dan perbaikan hasil temuan dari BPK,” ucapnya.

Adapun dari Badan akuntabilitas publik (BAP) DPD RI yang melakukan kunjungan kerja di Sulut dan melakukan RDP dengan Pemprov Sulut yakni, Bambang Sutrisno (Ketua BAP), Ahmad Bastian, Abdurahman A Bachmid, Fadhil Rahmi, Bambang Santoso, Lily Amelia Salurapa, Erlina Wati, Evi Apita Maya, Alexander Fransiskus dan Yance Samon Sabra.(sco/*)

Baca juga:  Sekprov Silangen Selalu Nyaman Kerja dengan Hero

Pos terkait