Pemberian Penghargaan dari FPP Jadi Evaluasi terhadap Kinerja Wakil Rakyat

  • Whatsapp
Mahyudin Damis saat menjadi pembicara dalam acara Forum Pemantau Parlemen (Foto: bmc)

indoBRITA, Manado-Ademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Mahyudin Damis mengapresiasi pemberian penghargaan kepada wakil rakyat yang dianggap memiliki kinerja baik. Menurutnya, program dari Forum Pemantau Parlmen (FPP) ini bisa menjadi evaluasi dan kontrol terhadap kerja-kerja legislator.

“Ini sesuatu yang baru, tapi saya kira positif. Pemberian penghargaan ini dapat meningkatkan gairah wakil rakyat untuk berkarya dengan baik. Program FPP ini juga bisa menjadi evaluasi dan kontrol kinerja wakil rakyat di tahun berjalan,” kata Mahyudin saat menjadi narasumber dalam acara penganugerahan wakil rakyat terbaik 2020 dan diskusi publik bertajuk Siapa Suruh Menjadi Wakil Rakyat di Hotel Formosa Manado, Selasa (28/9/2021).

Bacaan Lainnya
Baca juga:  Sekot Lolowang: Tenaga Kontrak Harus Disiplin

Selain menjadi evaluasi wakil rakyat, pemberian penghargaan ini pula bagi Mahyudin dapat menjadi tolok ukur pendidikan kader setiap partai politik. “Kalau legislator menjalankan kinerjanya dengan baik berarti rekrutmen yang dilakukan partai politik itu baik,” ucapnya.

Ia lantas menelisik lima wakil rakyat penerima penghargaan yang tidak berasal dari partai politik (Parpol) besar. Kelima wakil rakyat itu adalah Anggota DPRD Sulut Melky J Pangemanan (PSI), Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Djekmon Amisi (Partai Berkarya), Anggota DPRD Minut Sarhan Antili (PKB), Anggota DPRD Manado Lucky Datau (PAN) dan Anggota DPRD Manado Jurani Rurubua (PSI).

Baca juga:  Gedung Cengkih Sario, Bakal Ditempati Dispora Sulut

“Penerima penghargaan ini dari partai kecil dan dominan pendatang baru. Bahkan ada partai non seat di DPR-RI. Jadi kita tunggu dari  parpol besar, “ ucapnya.

Penasehat PPP secara khusus mengkritisi sosialisasi dan pendidikan politik dari parpol yang dia anggap sangat lemah. Salah satu penyebabnya karena dana parpol hanya tertahan di level atas.

“Padahal roda organisasi partai harus berjalan sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Ini masalah besar yang kurang diperhatikan,” katanya. (*/adm)

Pos terkait