Bertemu Gubernur Olly, Ombudsman Beber Rekomendasi Terhadap Pelayanan Publik di Sulut

indoBRITA, Manado – Ombudsman Republik Indonesia (RI) secara tiba-tiba meninjau penyelenggara pelayanan publik di Sulawesi Utara (Sulut). Ada tiga sektor yang dilakukan inspeksi mendadak, yakni di bandar udara, lembaga pemasyarakatan dan fasilitas pelayanan di bidang pendidikan.

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan untuk peninjauan di Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado, karena bandara tersebut merupakan perlintasan asing, khususnya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk ke Indonesia.

“Ini luar biasa, selain Jakarta ada Manado (pintu masuk penerbangan luar negeri ke Indonesia). Kita lihta sejauh apa fasilitasi TKA di bandara. Karena kita harapkan mereka masuk ke negara kita tanpa membawa dampak negatif terutama Covid-19,” ungkapnya usai bertemu dengan Gubernur Sulut Olly Dondokambey di Kantor Gubernur Sulut, Jumat (8/10/2021).

Sementara terkait peninjauan di lembaga pemasyarakatan, ia mengatakan tempat tersebut harus dilakukan pembenahan.

“Itu kan tempat tertutup, jarang diketahui publik. Kita ingin di dalam terutama dalam pembinaan warga binaan ada beberapa perlu diperbaiki. Semoga dapat respons di tingkat wilayah dan pusat,” tukasnya.

Ia menambahkan dalam pertemuan dengan Gubernur Olly juga disampaikan berkaitan dengan fasilitasi pelayanan di bidang pendidikan.

“Kami koordinasi dengan pemerintah daerah, di tingkat provinsi terutama kabupaten/kota. Kita concern di sana,” terangnya.

“Dapat respons positif dari pak gubernur,” sambungnya.

Lebih jauh dibeberkannya dari peninjauan di beberapa penyelenggara pelayanan publik di Sulut, ada beberapa catatan atau rekomendasi untuk disampaikan ke pemerintah pusat.

Terkait dengan pelintasan asing di bandara, diharapkan menyiapkan management resiko.

“Itu harus dapat perhatian. Jangan sampai ada masalah baru disediakan,” harapnya.

Sementara untuk rekomendasi di lembaga pemasyarakatan, membenahi terkait kesehatan warga binaan, seperti sanitasi air, listrik, saluran, dapur umum untuk konsumsi para penghuni lapas.

“Perlu diperhatikan itu. Nanti rekomendasi ini disampaikan ke kementerian hukum dan HAM. Perlu dapat perhatian. Karena banyak yang sudah kedaluwarsa, perlu diperbaiki agar pelayanan warga binaan semakin baik,” terangnya.

Sementara terkait pelayanan publik di bidang pendidikan, kata dia, telah direspons positif oleh Gubernur Olly.

“Apa yang dilakukan pak gubernur tentang komite sekolah harus berkoordinasi dengan sekolah terkait pungutan liar agar tidak ada disparitas sekolah yang jauh dari kota,” tuturnya.

“Tadi juga kami singgung terkait dengan guru honorer. Sulut kan akan diterima 3000 guru itu prioritas, jadi CPNS atau PPPK,” pungkasnya.(sco)