Sekdaprov Silangen Buka Rakor KAD, Ini yang Dibahas

indoBRITA, Manado – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulawesi Utara (Sulut) Edwin Silangen mengikuti dan sekaligus membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Anggota Komite Advokasi Daerah (KAD) terkait Daftar Inventaris Masalah dan Tindak Lanjut di Ruang FJ Tumbelaka Kantor Gubernur Sulut, Selasa (12/10/2021).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI).

Sekdaprov atas nama Pemprov Sulut menyampaikan apresiasi kepada KPK RI, Koordinator Wilayah 4 bersama tim yang telah menyelenggarakan kegiatan ini sebagai media komunikasi Pemerintah Daerah dalam rangka bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sulut.

“Juga menyampaikan terima kasih atas pengawalan yang dilakukan oleh KPK terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sulut, termasuk yang dilakukan teman-teman Komite Advokasi Daerah,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Sekdaprov Silangen mengatakan salah satu tujuan dibentuknya KAD adalah untuk mencari solusi terhadap masalah yang muncul sehubungan dengan proses bisnis. Baik itu dalam rangka investasi bisnis di Sulut, proses perizinan maupun kegiatan pembangunan di daerah ini.

Baca juga:  Gubernur Olly Komitmen Tuntaskan Tapal Batas di Sulut

“Kami sudah banyak masukan dari Tim Koordinator Wilayah di Provinsi Sulut ini, bagimana kemudian bisa dijalankan semua fungsi pemerintahan ini secara berkualitas dan berintegritas tinggi sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat ini mampu diwujudkan pemerintah daerah,” tuturnya.

“Tujuannya, bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di Sulut,” tukasnya.

Koordinator Tim KPK Wilayah 4 Andi Purwana berharap pertemuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk saling mengenal kembali, karena sejak Undang-Undang KPK dirubah menjadi Undang-Undang 19 tahun 2019, ada 6 fungsi KPK baru.

KPK membentuk direktorat baru, namanya direktorat anti korupsi. Badan usaha dan ini semua untuk program percepatan perizinan.

Baca juga:  Selama 3 Jam, 17 Pejabat Adu Makalah

Di KPK selain adanya pencegahan, ada juga koordinasi supervisi dan ini sudah jalan dari tahun 2017. Koordinasi Supervisi ini khusus pencegahan korupsi dengan teman-teman di pemerintah daerah.

“Saya memberikan apresiasi pemerintah Sulut sampai hari ini laporan terakhir untuk capaian MCP di triwulan III cukup baik di atas rata-rata nasional,” ucapnya.

“Harapan saya MCP bagus KAD-nya jalan dan pertemuan ini, saya berharap itu yang akan menjadi tujuan kita ke depan,” tandasnya.

Pada kegiatan ini dalam turut dihadiri Asisten III Asiano Gemmy Kawatu, Pimpinan dan Anggota KAD, Tim KPK RI Wilayah 4 dan Pejabat terkait lainnya di Lingkup Pemprov Sulut.(sco/*)

Pos terkait