Sistem Perizinan Kerap Macet, Warga Mengadu ke DPMPTSP

  • Whatsapp
Kadis PMPTSP Bitung Mex Mapahena.(ist)

indoBRITA, Bitung—Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko.

Melalui layanan OSS berbasis risiko, para pelaku usaha mikro dan kecil juga merasakan kemudahan dalam mendapatkan izin berusaha, terutama dalam mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Baca juga:  HPN, Hakim Banar : Wartawan Adalah Mitra

Sialnya, sistem ini juga kadang merepotkan warga yang jenis usahanya kecil ketika sistem menolak karena tidak memenuhi kriteria tertentu, sehingga warga justru mengadu ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Saya juga tidak bisa melihat ke dalam sistem, siapa saja yang mengurus izin ke dalam sistem,” ujar Kadis DPMPTSP Mex Mapahena yang dikonfirmasi, Kamis (14/10/2021).

Sampai saat ini jumlah perizinan seperti IMB yang tertahan menurut dia, ada sekira 300 lebih berkas dan membutuhkan deskresi di luar sistem OSS.

Baca juga:  JMH-JAKS Raih Tim Tersportif, PN Manado Turut Berbangga

Hal ini juga menurut Mapahena, sudah dilaporkan ke Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk menyikapi persoalan ini

Wali kota Bitung Maurits Mantiri menurut Mapahena telah memerintahkan kepada DPMPTSP untuk menindaklanjuti hal ini yang telah dikerjakan secara manual untuk menjawab kebutuhan masyarakat sehingga pemulihan ekonomi masyarakat oleh Pemerintah bisa berjalan.(yet)

 

Pos terkait