Urgent! Dinas Dukcapil-KB Sulut Bahas Isu Kependudukan

indoBRITA, Manado – Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Dukcapil-KB) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Koordinasi Optimalisasi Program Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulut, Kamis (4/11/2021) di Hotel Aryaduta Manado.

Kegiatan yang dihadiri perwakilan Dinas Dukcapil kabupaten/kota se Sulut ini dibuka oleh Gubernur Olly Dondokambey yang diwakili Asisten I Sekdaprov Sulut Denny Mangala.

Bacaan Lainnya

Asisten I Denny Mangala yang ikut menjadi narasumber pada rakor ini menyampaikan terkait dengan Pelayanan Administari Kependudukan.

Dibeberkan Mangala, administrasi kependudukan harus dibenahi. Karena data kependudukan sangatlah penting dalam hal optimalisasi kependudukan di Sulut.

“Ini menjadi challenge tantangan kita. Karena melalui administrasi kependudukan ada pengakuan negara terhadap eksistensi penduduknya. Kalau dokumen tidak ada negara tidak mengakui,” terangnya.

Baca juga:  Wajib Buat e-KTP, Bahagia: Tahun Depan Data Diblok

Makanya, negara selalu memfasilitasi dokumentasi kependudukan. Ini dilakukan agar Warga Negara Indonesia berhak perlindungan dan hak-hak lainnya sebagian warga negara.

Adapun manfaat adanya dokumen kependudukan ini untuk menjadi identitas diri. Selain itu, dokumen kependudukan ini menjadi akses bagi warga negara peroleh public service.

“Semua ke bank pinjam uang, bank minta mana KTP. Urus SIM, diminta KTP. Makanya dokumentasi kependudukan sangat penting,” tukasnya.

Lebih jauh dikatakan Mangala, ada beberapa isu strategis terkait dengan administrasi kependudukan.

Pertama masalah security keamanan. Kenapa dokumen ini menjadi isu strategis khususnya security karena diikuti di media, sudah cetak e-KTP aksesnya cuma beberapa yang ditentukan, tapi masih ada yang memalsukan.

“Padahal Undang Undang Adminsitrasi Kependudukan sudah jelas sanksinya pidana, tuntutan 6 tahun denda 75 juta. Tapi masih ada juga (palsukan) karena memang suasana sekarang dalam era digital banyak fasiltias teknologi yang bisa memalsukan,” terangnya.

Baca juga:  Wujudkan WTP ‘Plus’, Gubernur Olly Minta Tetap Komitmen Transparansi Keuangan

Sementara untuk isu kedua terkait dokumen privacy. Sebab, dewasa ini data pribadi sudah ‘dikantongi’ sejumlah bank dan lembaga lainnya.

“Ini pak dirjen sampaikan di banyak kesempatan, beliau banyak di-bully. Kenapa kita punya data ada di bank ini bank itu. Tanpa torang sadari setiap keperluan torang pasti diminta KTP. Satu institusi dapat KTP kemudian beredar sudah ke mana-mana,” imbuhnya.

Isu ketiga adalah dokumen kependudukan ini memiliki fungsi kemanfaatan.

“Dulu orang belum melihat data ini berikan manfaat positif. Tapi sekarang ini data sangat urgent. Bayangkan negara kita nomor lima penduduk terbesar di dunia. Ada 276 juta sekian. Bayangkan itu. Cuma update satu desa saja butuh bulan-bulan baru kelar, apalagi urus negara. Ini luar biasa. Kalau tidak ada dokumen kependudukan sulit torang wujudkan,” terangnya.(sco)

Pos terkait