Sama Dengan Tahun 2021, UMP Sulut 2022 Sebesar Rp3.310.723

  • Whatsapp

indoBRITA, Manado – Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2022 sebesar Rp3.310.723. Jumlah tersebut sama dengan UMP tahun 2021 ini.

Pengumuman UMP ini disampaikan Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Rabu (17/11/2021) di Kantor Gubernur Sulut.

UMP Sulut ini menempati urutan ketiga di Indonesia. Pertama, Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.453.724 dan di posisi kedua Papua Rp3.516.700.

Gubernur Olly menegaskan keputusan UMP Sulut tahun 2022 berdasarkan berbagai pertimbangan, di antaranya melihat dari kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah.

“Pertimbangannya juga karena pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Kami sudah melihat dari semua aspek sebelum memutuskan UMP tahun 2022,” kata Gubernur Olly.

Sebelum menetapkan UMP tersebut, Gubernur Olly menerima rekomendasi besaran UMP dari Dewan Pengupahan Provinsi Sulut, yang terdiri dari asosiasi pengusaha, perwakilan organisasi buruh dan pemerintah.

Mereka telah mendiskusikan dan meramu, kemudian memberikan lima pilihan kepada Gubernur Sulut.

Ketua Dewan Pengupahan Sulut Ronny Maramis menjelaskan rekomendasi penetapan UMP Sulut tahun 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sebelumnya, Kementrian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan tiga daerah di Indonesia tidak mengalami kenaikan UMP pada tahun depan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan, keempat provinsi itu adalah Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat.

Dari 34 provinsi, ada 4 provinsi yang nilai upah minimum 2021-nya ternyata lebih tinggi dari batas atas sehingga, upah minimum 2022 ditetapkan sama dengan 2021,” kata Indah dalam konferensi pers secara virtual, Senin (15/11/2021) seperti dilansir inews.id.

Indah menjelaskan kenaikan upah minimum dilakukan dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Untuk itu, upah minimum ini ditetapkan sesuai kondisi di masing-masing kabupaten ataupun provinsi.

”Ini formulanya juga dari Dewan Pengupahan Nasional yang mana diatur dalam pasal 26 tahun 2021,” jelasnya.

Ia menambahkan, Kemenaker mendukung proses penetapan upah minimum provinsi yang ditetapkan oleh gubernur. Kemenaker, tegas dia, menginginkan penetapan upah ini berjalan dengan kondusif.

“Kementerian Ketenagakerjaan mendukung proses penetapap UMP dari gubenur. Jangan sampai daerah dan wilayah tidak menuruti proses penetapan upah minimum. Ini upaya kami kepada stakeholder dalam penetapan upah minimum,” tandasnya.(sco/*)

Baca juga:  Kemenkumham Gelar Verifikasi Faktual LKBH Sulut

Pos terkait