KKP Bakal Terapkan Sistem Penangkapan Terukur

  • Whatsapp
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono memeriksa pasukan dalam apel siaga Ditjen PSDKP di dermaga PPS Bitung Sulawesi Utara.(ist)

indoBRITA, Bitung—Kementerian Kelautan dan Perikanan siap menjalankan pengawasan terintegrasi dalam implementasi program ekonomi biru di tahun 2022 termasuk penangkapan ikan secara terukur.

Hal ini diutarakan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dalam Apel Siaga Ditjen PSDKP di Dermaga PPS Aertembaga Bitung, Sulawesi Utara, Selasa (23/11/2021).

Bacaan Lainnya

Menteri Trenggono juga menjelaskan bahwa pondasi dasar dari kebijakan ekonomi biru tersebut adalah menjadikan ekologi sebagai panglima dalam pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan. Oleh sebab itu, Menteri Trenggono berharap agar pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan mengedepankan aspek kelestarian dan kebelanjutan.

“Saya berkeinginan membangun sektor kelautan dan perikanan menjadi sektor terdepan penggerak ekonomi bangsa yang selalu mengedepankan keberlanjutan ekosistem” ujarnya.

Terkait dengan penangkapan ikan terukur, Menteri Trenggono menuturkan bahwa KKP telah menetapkan zona penangkapan ikan berbasis kuota untuk komersial dan nelayan tradisional bahkan untuk nelayan pancing. Di setiap zona penangkapan ikan akan ditentukan kawasan konservasi untuk spawning dan nursery ground. Penangkapan berbasis kuota ini juga akan dilaksanakan di WPP 716 dan 717.

Baca juga:  Terverifikasi KPUD, DPC Gerindra Bitung Optimis Raih Hasil Maksimal di Pileg

“Salah satu yang menjadi lokasi penangkapan terukur ini adalah 716 dan 717, sebagaimana kita ketahui salah satu tantangan di zona ini adalah di zona ini adalah masih maraknya illegal fishing dan kurangnya bahan baku bagi industri perikanan,” jelas Trenggono.

Oleh sebab itu, Menteri Trenggono menegaskan bahwa KKP akan melaksanakan pengawasan secara terintegrasi. Selain melalui sistem pengawasan terintegrasi berbasis teknologi, yang dilengkapi dengan penguatan armada pengawasan dan peningkatan operasi pengawasan yang memadai. KKP juga akan terus memperkuat sinergi pengawasan dengan aparat penegak hukum lainnya dan pemerintah daerah.

“Ini yang menjadi kunci dan kesiapsiagaan kita dalam mengawal sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia”, ujar Trenggono.

Baca juga:  Program ‘Jumat Keliling’ Polres Minsel Sambangi Masjid Sampaikan Pesan Kamtibmas

Sebagai informasi saat ini KKP telah membangun teknologi kontra illegal fishing yang terdiri dari VMS (Vessel Monitoring System), Satelit Radarsat-2, dan Cosmo Skymed sebagai mata kami yang dikontrol di Pusat Kendali PSDKP Jakarta dan ground station Bali, AIS (Automatic Identification System), Airborne Surveillance, dan Warning System Geofencing. Sistem berbasis citra satelit dan pengolahan data spasial inilah yang menjadi metode pengawasan penangkapan terukur di WPPNRI.

Sebelumnya roadmap Ekonomi Biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Oktober 2021. Dalam peluncuran tersebut, Menteri Trenggono menjelaskan bahwa implementasi ekonomi biru ini menjadi sinyalemen penting dalam transformasi tata kelola perikanan yang akan menjadi legacy bagi generasi mendatang, dimana kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan harus berlandaskan pembangunan ekonomi biru, sebagaimana tuntutan pembangunan global.(*)

Pos terkait