Anggaran Pilhut 2022 Ditetapkan, Sangkoy: Bupati Harusnya Keluarkan SK Tahapan

  • Whatsapp

indoBRITA, Amurang – Setelah mengalami penundaan pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) tahun 2021. Bahkan, APBD 2021 telah menganggarkan dana Pilhut 116. Tetapi, akibat refokusing masih diberlakukan, maka Pilhut 116 desa ditunda hingga tahun 2022. Melihat hal diatas, anggota DPRD Minsel Roby Sangkoy pun angkat suara soal penundaan Pilhut tahun 2021 ini.

”Ya, sebelumnya sudah ditetapkan anggaran Pilhut untuk 116 desa di Minsel dilaksanakan tahun 2021. Namun, akibat refokusing terjadi penundaan hingga tahun 2022. Akan tetapi, kata Sangkoy apakah bupati Franky Donny Wongkar telah mengeluarkan SK Tahapan Pilhut tahun 2022,” tanya Roby Sangkoy, anggota DPRD Minsel dari Fraksi Partai Golkar.

Menurut Rosa-demikian sapa anggota empat periode ini. Pilhut 108 desa awalnya digelar tahun 2020. Tetapi, karena pandemi covid-19, maka ditunda pelaksanaannya. Namun, terjadi penambahan jumlah desa seiring beberapa Hukum Tua telah selesai masa periodenya.

Baca juga:  Wabup Sangihe Buka Musrenbang Tingkat Kabupaten

”Nah, apabila Pilhut tahun 2022, jumlah desa secara otomatis meningkat. Sebab, ada 49 desa yang akan berakhir pertengahan Oktober 2022. Dengan demikian, dipastikan akan diikuti 167 desa dalam Pilhut tahun 2022. Akan tetapi, apakah bupati FDW telah mengeluarkan SK tahapan pilhut tahun 2022,” ujarnya.

Bagi Rosa, katanya tahun 2021 tinggal satu bulan lebih. Maka dari, sebutnya SK tahapan sudah harus diterbitkan SK-nya oleh bupati. Agar supaya, tugas dan tanggungjawab yang dipercayakan bupati sudah mulai dilaksanakan. Bahkan, saat hari H tak canggung bagi panitia Pilhut desa.

”Dan, Mendagri telah menerbitkan surat baru dengan penegasan bahwa tahun 2022 tak bisa ditunda pelaksanaan Pilhut. Mengacu surat Mendagri tersebut, sebagai anggota legislatif Minsel pertanyakan soal persiapannya,” ungkap Sangkoy.

Kepala Dinas PMD Minsel Efer Poluakan menjawab pertanyaan awak media mengaku bahwa Pilhut tahun 2022 akan dilaksanakan dua tahap. ”Pertama, sekitar 116 desa digelar awal April atau Mei. Dan 49 desa awal Oktober atau November 2022. Jadi, soal SK tahapan dari bupati masih menunggu. Soal anggaran, memang di APBD 2022 sudah ditetapkan. Hanya saja, soal jumlah masih dalam tahap evaluasi Pemprov Sulut. Kita tunggu saja, pasti Pilhut tahun 2022 tak akan terjadi penundaan lagi. Sebab, Mendagri sudah mengeluarkan surat penegasan digelar Pilhut tahun 2022,” tegas Poluakan yang juga mantan Asisten 3 Bidang Kesra.

Baca juga:  Pejabat Minsel H2C, Malam Ini Bupati Tetty Gelar Roling

Dari pantauan media ini, banyak desa di Minsel menyebut sudah siap menggelar Pilhut. Hanya saja, masih menunggu SK tahapan dari bupati. ”Apabila SK tahapan telah terbit, maka BPD siap membentuk panitia desa. Oleh sebab itu, kami berharap segera terbit SK tersebut akan terlihat dengan jelas persiapannya,” sebut salah satu ketua BPD yang minta namanya tak ditulis. (ape)

Pos terkait