Pemprov Sulut Antisipasi Lonjakan Angkutan Jelang Nataru

indoBRITA, Manado – Mengantisipasi lonjakan angkutan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah stakeholder terkait, Selasa (7/12/2021).

Rapat ini diprakasai Gubernur Sulut Olly Dondokambey diwakili oleh Asisten Perekoniman dan Pembangunan Setdaprov Sulut Praseno Hadi.

Dalam rapat koordinasi ini dilanjutkan dengan pengarahan oleh Kepala Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulut Lynda Watania dan diskusi dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Sistem Transportiasi Jeffry Worang.

Dari rakor ini membahas berbagai isu terkait dengan Nataru. Yakni, pertama tentang Periode Angkutan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dimulai pada H-7 tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan H+7 tanggal 8 Januari 2022.

“Puncak Arus mudik Natal terjadi pada tanggal 24-25 Desember 2021. Sementara untuk puncak Arus Balik Natal diperkirakan terjadi tanggal 26-27 Desember 2021,” ujar Watania.

Sedangkan Puncak Arus Mudik Tahun Baru diperkirakan tanggal 31 Desember – 1 Januari 2022. Untuk puncak Arus Balik Tahun Baru diperkirakan tanggal 2-3 Januari 2022.

Lebih jauh dikatakannya, terkait Angkutan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, akan dilakukan dengan sejumlah kebijakan. Di antaranya, ramp check, kesiapan moda transportasi, pelaksanaan pengawasan, kebijakan khusus, upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

“Guba menunjang kebijakan itu maka diperlukan peningkatan pelayanan, kesehatan, keselamatan dan keamanan,” ungkapnya.

Lebih jauh dikatakannya, dalam rakor ini juga membahas isu strategis Masa Angkutan Natal 2021 dan Tahun baru 2022. Yaitu, Lonjakan Pergerakan Orang, Program Vaksinasi Covid-19, Cuaca dan Bencana Alam, Menekan Pertumbuhan Covid-19, Masyarakat Mulai Beradaptasi, Antisipasi Penanganan Gangguan Keamanan Pada Simpul Transportasi, Skenario Penanganan Sektor Transportasi Darat Pada Angkutan Natal 2021 Dan Tahun Baru 2022 yakni di Jalan Tol, Jalan Non Tol, Penyeberangan dan Kawasan Pariwisata.

Sementara untuk bidang keselamatan dan pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dimintakan melakukan inspeksi keselamatan LLAJ.

“Tujuannya untuk Menjamin Ketertiban Administrasi, Kesiapan Pengemudi, Kelayakan Jalan Kendaraan/Sarana, Pelaksanaan Ramp Check Angkutan Nataru Tahun 2021/2022 dimulai pada tanggal 20 November 2021 sampai dengan 19 Desember 2021 dengan hasil yakni Hasil Ramp Check di Terminal Karombasan Tidak Layak Jalan 11 Unit. Untuk di Terminal Paal 2 Layak Jalan 14 Unit dan Tidak Layak Jalan 317. Sementara Terminal Kawangkoan Tidak Layak Jalan 15 Unit, Terminal Tondano Layak Jalan 8 dan Tidak layak Jalan 12. Terminal Tomohon Layak Jalan 1 dan Tidak layak Jalan 12,” bebernya.

Baca juga:  Peserta Likupang North Sulawesi International Fishing Competition 2022 Membludak

Pada rakor ini juga membahas Ketentuan Pelaku Perjalanan Orang Luar Negeri Dengan Transportasi Udara Surat Edaran (SE) 102 Tahun 2021 berlaku sejak tanggal 29 November 2021.

Dibeberkannya, untuk Pembatasan pintu masuk (entry point) perjalanan penumpang internasional hanya dapat dilakukan melalui Bandar Udara Soekarno Hatta, Tangerang, Bandar Udara Soekarno Hatta, Tangerang, Bandar Udara Sam-Ratulangi, Manado, Bandar Udara Igusti Ngurah Rai, Bali, Bandar Udara Hang Nadim, Batam, dan Bandar Udara Raja haji Fisabillah, Tanjung Pinang dengan pengaturan:

1. Bandar Udara Soekarno Hatta, Tangerang dan Bandar Udara Sam Ratulangi , Manado hanya  menjadi pintu masuk (entry point) perjalanan penumpang internasional bagi WNI dan WNA dengan tujuan selain wisata

2. Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Bandar Udara Hang Nadim, Batam, dan Bandar Udara Raja Haji Fisabillah, Tanjung Pinang hanya menjadi pintu masuk (entry point) perjalanan internasional bagi WNA dengan tujuan wisata.

Adapun untuk masuk NKRI, diatur dengan berbagai aturan. Di antaranya, pertama

Pelaku Perjalanan Internasional yang berstatus WNI dari luar negeri diizinkan memasuki Indonesia dengan mematuhi protokol Kesehatan.

Kedua, Menutup sementara masuknya WNA, baik secara langsung maupun transit di Negara Asing, yang perna tinggal dan/atau mengunjungi dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari dari Negara /wilayah dengan kriteria :

• Telah mengonfirmasi adanya transimisi komunitas varian baru SARS-COV B.1.1.529 Afrika Selatan, Bostwana dan Hongkong

• Negara/wilayah yang secara geografis berdekatan dengan Negara transmisi komunitas kasus varian bru secara signifikan : Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambigue, Namibia, Eswatini, dan Lesotho.

3. Penutupan sementara masuknya WNA ke Indonesia, dikecualikan bagi pelaku perjalanan yang memenuhi kriteria :

• Tidak memiliki Riwayat perjalanan dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari

Baca juga:  Pentury Resmikan Enam Fasilitas di IAKN Manado

• Sesuai Permen Kumham No. 34 Tahun 2021  tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Covid 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

• Sesuai skema perjalanan (bilateral) seperti Travel  Cornidor Arrengement (TCA)

• Mendapatkan pertimbangan/izin khusus secara tertulis da K/L

4. Persiapan Angkutan Nataru 2021/2022

• Melakukan Pemantauan Kondisi Ruas Jalan dan Terminal-Terminal

• Peningkatan informasi yang realtime kepada pengguna jalan pada masa angkutan nataru

• Penambahan rambu-rambu portable yang bersifat larangan, himbauan, dan peringatan serta petunjuk

• Koordinasi antar instansi terkait untuk penganganan arus lalulintas dan Manajemen seta rekayasa lalu lintas

• Pengaturan Operasional angkutan barang pada ruas jalan dalam kota.

Watania menambahkan untuk kebijakan dan rencana operasi Angkutan Nataru 2021/2022 diatur dengan sepuluh poin, yaitu:

1. Tidak ada kenaikan tarif selama Angkutan Nataru Tahun 2021 (Tuslah);

2 . Pengaturan Lalu Lintas dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan Kepolisian RI;

3.   Pengawasan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah angkutan antar kota antar provinsi;

4.   Petugas terminal wajib melakukan pemeriksaan kelaikan kendaraan termasuk kelengkapan

5   Peralatan tanggap darurat untuk setiap bus yang hendak berangkat;

Dihindari segala bentuk kegiatan yang dapat menghambat kelancaran lalu lintas

6   Pengaturan penggunaan sepeda motor;

7   Mempersiapkan fasilitas umum dan memberikan kemudahan-kemudahan yang diperluka oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan

8. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi terjadinya kemacetan dan kecelakaan serta mengantisipasi daerah rawan bencana alam

9.   Dalam rangka meminimalisir angkutan liar/plathitam/taxi gelap, diharapkan untuk melakukan himbauan kepada masyarakat “Gunakan Angkutan Resmi Bus AKAP/AKDP

10. Checkpoint pada perbatasan Provinsi Sulawesi Utara & Gorontalo (Kabupaten. Bolsel dan Kabupaten Bolmut).

Hadir dalam rakor ini, di antaranya, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulut, Dirlantas Polda Sulut, Kepala Kantor Unsur Perhubungan di Sulawesi Utara, Kepala Kantor BUMN di Sulawesi Utara dan Kepala Kantor Stakeholder Terkait.(sco)

Pos terkait