Dinilai KPK, Pemprov Sulut Rangking Dua se Indonesia

indoBRITA, Manado – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penilaian terhadap pemerintah daerah di Indonesia terkait dengan pencegahan korupsi. Pemprov Sulut menempati posisi kedua, setelah diurutan pertama Pemprov Jawa Barat.

Penilaian ini disampaikan KPK melalui virtual, yang dihadiri Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw dari Ruang Command Center Kantor Gubernur Sulut, Kamis (9/12/2021).

Prestasi ini, kata wagub, menjadi dorongan kepada seluruh ASN di lingkup Pemprov Sulut. Hal ini guna mewujudkan good goverment and clean governance.

“Jadi tidak hanya bendahara, Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK, tetapi kita semua harus berpikir good goverment and clean governance,” kata Wagub Kandouw.

Adapun penilaian KPK ini, menggunakan salah satu instrumen pemberantasan korupsi di daerah, yakni MCP (Monitoring Center for Prevention). MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah.

Baca juga:  Penyelesaian Kasus Jiwasraya akan Selamatkan Negara dari Krisis Lebih Besar

Sistem MCP juga merupakan bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi.

Sesuai hasil Penilaian KPK terkait MCP, Sulut berhasil memperoleh skor indeks 91.12

Hanya beda tipis dengan Provinsi Jawa Barat meraih 91.25 yang menempati peringkat pertama.

Adapun 8 Area yang jadi fokus intervensi Korsupgah KPK RI, yakni Perencanaan dan penganggaran APBD, Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kemudian, Pengadaan Barang/Jasa, Manajemen ASN, Pengawasan APIP. Lalu Manajemen Aset Daerah, Optimalisasi Pendapatan Daerah, dan Dana Desa.

Baca juga:  Proyek Gazebo di Talaitad Utara Rp 200 Juta Jauh Dari Harapan

Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Sulut Meiki Onibala, menambahkan area intervensi MCP KPK meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu atau perizinan, kapabilitas APIP, manajemen ASN optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.

Tujuannya, MCP mendorong pemerintah daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktek pemerintahan daerah sehingga tercipta  tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu, MCP Provinsi Sulut rangking 2 tingkat nasional pada tahun 2020 dan MCP pada tahun 2021 berada pada rangking 2 tingkat nasional atau dua tahun berturut-turut berada pada rangking dua.(sco/*)

Pos terkait