Pemprov Sulut Minimalisir Kesalahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa

indoBRITA, Manado – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) kian memperketat proses pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. Itu dibuat agar terhindar dari kesalahan yang tak diinginkan.

Inilah maksud tujuan diadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemprov Sulut, Selasa (8/2/2022).

Kegiatan yang diinisiasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Sulut itu digelar di Hotel Luwansa Manado, dibuka oleh Penjabat Sekteraris Daerah Provinsi Sulut Asiano Gamy Kawatu (AGK).

Kawatu dalam sambutannya mengapresiasi jajaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Sulut, yang telah melaksanakan Bimtek ini.

“Apresiasi juga saya sampaikan kepada bapak/ibu PPKom, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemprov Sulawesi Utara, atas antusiasme dan kehadirannya dalam kegiatan bernilai penting ini,” kata AGK.

Bimtek ini penting dilakukan guna menyseskan pembangunan rangka peningkatan pelayanan publik, baik pusat maupun daerah.

“Kita pun memahami bahwa setiap kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN atau APBD, dapat dilaksanakan, baik secara swakelola maupun oleh penyedia Barang dan Jasa,” tuturnya.

Baca juga:  Polda Sulut Gelar Gerai Vaksin Merdeka Samrat, Target 5.000 Dosis Astrazeneca

Selain itu, peranan penting lain, dibebernya, di antaranya karena dalam komposisi anggaran secara nasional, diperkirakan komponen Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah mencapai 40 persen. Sehingga dalam pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan pemerintahan, semua unsur yang terkait, dan pihak-pihak terlibat, mulai dari PA/KPA, Pokja Pemilihan, PPkom, harus melaksanakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta harus memahami dan menguasai berbagai potensi permasalahan pengadaan.

Ini menjadi keharusan, karena dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat potensi permasalahan hukum. PA/KPA, Pokja Pemilihan, dan PPKom, diharuskan mampu menjalankan fungsi dengan baik, hingga pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tidak memakan waktu belasan sampai puluhan hari, tetapi tetap terlaksana dalam beberapa hari.

Disamping itu, tetap konsisten mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah, utamanya transparansi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

“Oleh karena itulah, diharapkan dapat diikuti dengan baik oleh Bapak/Ibu PA/KPA, Pokja Pemilihan, dan PPkom di lingkungan Pemprov Sulawesi Utara, sehingga akan semakin memahami aturan-aturan terkait pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan semakin memahami proses pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” tuturnya.

Baca juga:  Diterpa Isu Politik, Humiang: Saya ASN!

Sementara itu, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Sulut Wanda Musu mengatakan bimtek ini sengaja dihadirkan para kepala perangkat daerah agar mereka bisa mengerti dan memahami langsung proses pelaksanaan barang dan jasa.

“Mulai dari tahapan perencanaan hingga proses berita serah terima, itu dipahami. Ya ini bagian dari pengawasan awal. Karena sangat riskan dan memiliki resiko yang sangat besar yang harus ditampung oleh perangkat daerah seandainya nanti ada hal-hal yang mungkin terjadi. Jadi, dari awal sudah harus diantisipasi,” tuturnya.

Ia pun mendorong proses tender proyek secepatnya berjalan. Sebaiknya di awal tahun sudah running.

“Mudah-mudahan APBD di tahun 2023 ini dari mulai tahap proses sampai dengan selesai tidak ada masalah,” tukasnya.

Adapun sebagai nara sumber, perwakilan dari Polda, Kejaksaan, Inspektur, LKPP pusat lewat daring. Untuk pesertanya dihadiri para pejabat eselon II dan pejabat terkait lingkup Pemprov Sulut.(sco)

Pos terkait