Bahas Program Kesejahteraan Keluarga, Dukcapil-KB Sulut Kumpul Perwakilan Kabupaten/kota

indoBRITA, Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Dukcapil-KB) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyediaan Kebijakan Daerah Bagi Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Rabu (9/3/2022) di Ruang Rapat FJ Tumbelaka Kantor Gubernur Sulut.

Rakor ini dibuka Penjabat Sekdaprov Sulut Asiano Gamy Kawatu yang diwakili Asisten I Denny Mangala. Mangala saat membacakan sambutan Sekdaprov mengatakan rakor ini patut diapresiasi. Sebab sangat penting dalam hal pembangunan daerah.

Bacaan Lainnya

“Rakor ini sangat penting dalam rangka menyamakan visi dan persepsi dal hal pengelolaan pendudukan dan KB di Sulut. Kenapa ini harus dilakukan karena kalau kita lihat di Sulut khususnya di provinsi dinasnya menyatu dengan dinas kependudukan dan Capil. Sementara fungsinya ada dua. Kalau di kabupaten kota ada dua dinas,” ungkapnya.

Baca juga:  Lewat Lembaga Agama, Gubernur Olly Salurkan Sembako kepada Warga Terdampak Covid-19

Dengan instansi yang berbeda itu, makanya kabupaten/kota perlu adanya sinergitas dan koordinasi bersama Dinas Dukcapil-KB Sulut.

“Konstelasi seperti ini mengharuskan kita terutama kabupaten/kota untuk melihat sinergitas antarsektor untuk kemajuan daerah,” terangnya.

Ia pun mengharapkan sinergitas berjalan dalam rakor ini.

“Karena tak mungkin wujudkan pembangunan daerah kita berjalan sektoral sendiri-sendiri,” tegasnya.

“Saya harus katakan rakor ini goalsnya pertama mari kita satukan visi dan persepsi untuk efektivitas program pengendalian pendudukan dan KB. Kedua, silahkan bapak ibu sampaikan hal-hal yang nantinya dibututuhkan kooridnai dan sinergitas dengan provinsi,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Sulut Lynda Watania mengatakan dalam rakor ini diundang perwakilan kabupaten/kota di Sulut khususnya dinas pengendalian kependudukan dan KB.

Baca juga:  Ngantung-Liow Terima Unjuk Rasa Petani Bolmong di Kantor Gubernur

“Kami berharap kepala dinas pengendalian kependudukan se Sulut hadir langsung di tempat ini, pastinya dengan menerapkan protokol kesehatan. Tapi karena ada beberapa pertimbangan, cuaca tak memungkinkan terutama yang ada di kepulauan, itu kami maklumi,” tuturnya.

Watania sedikit menggambarkan terkait pembahasan dalam rakor ini.

“Melihat prevelensi stunting beberapa kabupaten/kota di Sulut mulai mengalami peningkatan. Ini yang ikut dibahas,” bebernya.

Lebih jauh dalam pemaparannya, Watania mengatakan pada tahun 2045 nanti Indonesia akan mengalami bonus demografi. Ini mengartikan bahwa di tahun itu, angkatan kerja produktif berada pada usia 16-65 tahun.

Berbagai kebijakan untuk mendorong setiap pemerintah, baik itu kementerian, lembaga non lembaga untuk putar otak wujudkan Indonesia Emas tahun 2045.

“Nah, sesuai tupoksi kita laksanakan hal-hal memberikan intervensi bagaimana wujudkan Indonesia dapat dimanfaatkan potensinya di tahun akan datang untuk wujudkan Indonesia hebat, maju, bersaing dengan negara lain,” tukasnya.(sco)

Pos terkait