Serahkan LKPD ke BPK, Gubernur Olly Harapkan Pemprov dan Kabupaten/kota di Sulut Raih WTP

  • Whatsapp

indoBRITA, Manado – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Pemprov Sulut tahun 2021 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sulut, dan diikuti oleh semua kepala daerah se-Sulut, Jumat (18/3/2022) di Auditorium BPK-RI Sulut.

Penyerahan LKPD Unaudited merupakan bentuk pertanggung jawaban dan kewajiban bagi setiap daerah atas pengelolaan keuangan daerah. Penyerahan LKPD Unaudited Pemprov Sulut diawali dengan penandatanganan berita acara dilanjutkan serah terima oleh Gubernur Olly Dondokambey kepada Kepala BPK RI, Perwakilan Sulut, Karyadi didampingi Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw.

Bacaan Lainnya
Baca juga:  Komisi II DPR RI Tanya Kondisi Sulut, Ini Jawaban Gubernur Olly Dondokambey

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulut, Karyadi menyampaikan kegiatan ini sekaligus sebagai entry meeting pemeriksaan terperinci LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Sulut dan kinerja LFAR Provinsi yang mulai dilaksanakan 21 Maret 2022.

“Semoga seluruh pemerintah daerah se-Sulawesi Utara mendapatkan opini WTP tahun anggaran 2021,” tuturnya.

Dipaparkan juga presentase penyelesaian progress tindak lanjut laporan keuangan pemerintah daerah se-Sulut dan BUMD/Perusahaan Daerah (Bank SulutGo) semester II tahun 2021 yaitu 79,74 persen Naik dar 77,51 persen pada semester I tahun 2021.

Sementara Gubernur Olly Dondokambey menyebut sebagai Kepala Daerah sudah menjadi tugasnya dalam menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Baca juga:  Persiapan Paskah Nasional 2020 Digelar di Sulut Dimatangkan

“Semoga Provinsi Sulawesi Utara dan 15 kabupaten/kota bisa mendapatkan opini WTP. Mudah-mudahan semua program pemerintah daerah dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat,” ucapnya.

Penyerahan LKPD unaudited dihadiri Sekprov Sulut, Asiano Gamy Kawatu, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah se-Sulawesi Utara, Sekretaris Daerah dan Kepala Keuangan serta Inspektur se-Sulut. Diketahui, LKPD Pemerintah Provinsi Sulut tahun 2020 lalu mendapatkan opini WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat WTP ini berhasil dipertahankan Pemerintah Provinsi Sulut selama tujuh tahun berturut-turut.(sco/*)

Pos terkait