APDESI Minsel Apresiasi Komisi I, Pilhut 49 Desa Akhir 2022

  • Whatsapp

indoBRITA, Amurang – Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Minahasa Selatan, Senin (21/3/2022) berkunjung ke Komisi I DPRD Minsel. Kedatangan APDESI Minsel di Komisi I dalam rangka menyuarakan agar Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) 49 Desa dilaksanakan tahun 2022.

Ketua APDESI Minsel Frangki Pondaag menjelaskan kepada Ketua Komisi I Lady M Langie, biar nantinya DPRD Minsel dapat memperjuangkan 49 desa untuk menggelar Pilhut tahun 2022. ”Sebab, sesuai informasi 118 Desa tahun 2022 ini telah dianggarkan melalui APBD untuk menggelar Pilhut. Tetapi, untuk 49 Desa justru belum masuk dalam anggaran. Oleh sebab itu, APDESI Minsel memohon kepada Komisi I agar dapat memperjuangkan aspirasi tersebut,” kata Pondaag yang juga Hukum Tua Desa Wanga Kecamatan Motoling Timur ini.

Lanjut Pondaag, bahwa 49 hukum tua definitif tersebut akan berakhir periodenya bulan Oktober 2022. Tetapi, informasinya bahwa anggaran yang ditetapkan di APBD hanya 118 desa. Dengan demikian, harapannya agar Komisi I bisa memperjuangkan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minsel melalui APBD Perubahan tahun 2022.

Baca juga:  Resmikan Penerangan Jalan, Dirjen EBTKE Apresiasi Perjuangan Bara Hasibuan untuk Sulut

”Sekali lagi, ini penting sekali agar tahun 2022 walau tidak serentak dilaksanakan, namun tahun ini juga ke-167 desa sudah ada hukum tua baru. Agar nanti, apa yang menjadi kerinduan masyarakat bisa terpenuhi baik dari segi pembangunan maupun kesejahteraan bisa dilakukan,” ujar Cutex-biasa disapa hukum tua yang akrab dengan warga.

Ketua Komisi I Lady M Langie didampingi anggota DPRD Minsel Verke BJ Pomantow mengapresiasi usulan APDESI Minsel. ”Ya, pada dasarnya kami akan memperjuangkan aspirasi dan usulan APDESI Minsel. Seperti kita ketahui, bahwa benar APBD 2022 telah memplot hanya 118 desa untuk menggelar Pilhut. Walau diketahui, desa juga harus mengganggarkan melalui ADD di Pilhut. Sebab, kalau hanya berdasarkan anggaran APBD saja tak cukup. Oleh karena itu, berikan kepada Komisi I dan kami akan memperjuangkan ya,” jelas Langie yang dibenarkan Pomantow.

Baca juga:  LP-KPK Sambut Baik Rencana Penerapan SPBE di Pemkab Boalemo

Dengan demikian, bahwa Komisi I sangat mendukung serta akan mengawal aspirasi ini. Dan akan memperjuangkan dan ditata lewat APBDP 2022 ke-49 desa juga bisa menggelar Pilhut serentak. ”Kalau keinginan warga, sudah barang tentu harus diperjuangkan. Mari kita sama-sama berdoa biar usulan tersebut diterima TAPD dan bupati FDW serta wakil bupati PYR,” ungkap srikandy NasDem dan PDIP tersebut. (ape)

Pos terkait