Tolak Pemekaran Provinsi Papua, Johanis Kasamol: Yang Menikmati Non OAP

  • Whatsapp

indoBRITA, Papua – Provinsi Papua sesuai rencana bakal terjadi pemekaran. Masing-masing Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Bahkan, calon ketiga provinsi tersebut sudah masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU). Akan tetapi, sejumlah tokoh masyarakat Papua menolak rencana pemekaran Provinsi Papua.

Dewan Pendiri Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa), Johanis Kasamol menjelaskan menolak rencana pemekaran Provinsi Papua. ”Pasalnya, yang akan menikmati hasil pemekaran adalah Non OAP (Orang Asli Papua). Jadi, berkaca dari yang terjadi di Papua hingga saat ini. Bahwa, yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan adalah Non OAP,” kata Johanis Kasamol, tokoh masyarakat suku Amongme.

Baca juga:  Kantongi Surat KPU, Hanura Siapkan Figur Terbaik untuk Pileg 2019

Saat berkunjung ke Manado akhir pekan lalu, Johanis dan tim menghubungi wartawan indoBRITA.co dan menceritakan soal penolakan pemekaran Provinsi Papua.

”Sebenarnya, inti dari pemekaran adalah pendekatan pelayanan terhadap masyarakat. Namun karena kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) OAP tidak siap. Maka, saya menolak rencana pemekaran tersebut,” kata mantan Asisten III Setdakab Mimika.

Johanis menambahkan, pemerintah pusat membatalkan rencana pemekaran Provinsi Papua. Mengingat, yang akan menikmati hasilnya adalah Non OAP. Sedangkan OAP sendiri, semakin terpinggirkan.

Atinus Alom, tokoh mudah Papua sependapat dengan Johanis Kasamol. ”Ya, saya sependapat dengan statmen Johanis Kasamol. Belajar dari apa yang terjadi hingga saat ini, justru yang menikmati hasilnya adalah Non OAP. Namun, OAP sendiri hanya jadi penonton di daerahnya sendiri,” tegas Alom.

Baca juga:  Banyak Kenangan, Jembatan Ranoyapo ‘Pata’ Dibongkar

Rencana pembentukan provinsi di ujung timur Indonesia tersebut telah diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

RUU itu disahkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam rapat pleno yang digelar Rabu (6/4/2022). Dalam rapat pleno, semua fraksi di Baleg menyatakan setuju terhadap RUU tentang tiga provinsi tersebut. (*/ape)

Pos terkait